KNews.id- Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yakni Yamitema Tirtajaya Laoly tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, Yamitema disebut-sebut terlibat bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) lewat Yayasan Jeera Foundation yang merupakan bagian dari PT Natur Palas Indonesia.
Isu ini berawal dari cuplikan wawancara artis kawakan, Tio Pakusadewo dengan Uya Kuya di channel YouTube Uya. Dalam wawancara itu, Tio menyebut ada anak menteri yang memonopoli bisnis di dalam lapas tersebut. Meski, Tio tak menyebutkan nama dengan jelas.
Namun, sorotan tertuju pada anak Menkumham Yasonna, Yamitema Laoly. Menanggapi hal itu, Yasonna membantah tuduhan tersebut. Menurut dia, Yayasan Jeera Foundation bekerja sama dengan lapas untuk membantu para narapidana memiliki keterampilan.
“Jadi Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (perajin) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu,” kata Yasonna kepada wartawan.
Yasonna menjelaskan bahwa Tio Pakusadewo bahkan juga pernah menjalin kerja sama dengan Jeera Foundation. Untuk itu dia mengaku heran dengan tudingan Tio. Yasonna menceritakan bahwa Tio pernah diminta Jeera Foundation menjadi pelatih.
Namun, karena Tio melakukan pelanggaran berat sebanyak dua kali. Oleh karenanya, Tio diberhentikan dan bahkan dimasukkan ke dalam straft cell (sel pengasingan).
“Itu kan si Tio yang pernah dua kali disana, dia juga pernah dipakai Jeera menjadi pelatih. Tapi karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan dia pernah dimasukkan ke straft cell,” ungkap Yasonna.
Namun begitu, Yasonna enggan menjelaskan apa pelanggaran berat yang dilakukan oleh aktor The Raid itu.
“Makanya heran juga saya. Ya tanya Karutannya (Kepala Rutan), pokoknya berat, masuk straft sel,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan HAM, Eddy Hiariej juga membantah dugaan bahwa anak menterinya terlibat memonopoli bisnis di lapas. Menurut dia, informasi yang beredar saat ini adalah informasi yang menyesatkan.
“Itu informasi yang menyesatkan,” ungkap Eddy kepada wartawan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/5). (AHM/tvon)
