KNews.id- Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Perumda Pembangunan Sarana Jaya akan melebar BUMD DKI terutama yang sedang mengerjakan proyek besar.
“Hasil pemeriksaan KPK terhadap Perumda Sarana Jaya mengenai penyertaan modal daerah akan melebar ke semua BUMD DKI lainnya,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional.com, Selasa (17/8).
Kata Amir, BUMD DKI yang akan diperiksa KPK terutama yang mendapat tugas Anies seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang sedang mengerjakan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), renovasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Selain itu, ia menyoroti Audit BPK terhadap APBD DKI 2020 yang memberikan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi menemukan kelebihan pembayaran Pemprov DKI. “Ini aneh dan dipertanyakan publik serta DPRD DKI Jakarta,” ungkapnya.
Kata Amir, Fraksi PSI DPRD DKI akan menggunakan hak interpelasi mempertanyakan ke Anies atas kelebihan pembayaran itu.
“Namun hak interpelasi bisa berjalan bila didukung dua fraksi dengan jumlah 15 anggota,” papar Amir.
Ia justru curiga oknum TGUPP yang memainkan kelebihan pembayaran sehingga membuat citra buruk Anies.
“Ada kekhawatiran kemampuan Anies dimanfaatkan oknum TGUPP,” ungkapnya.
Amir menyarankan dalam menyelesaikan persoalan kelebihan pembayaran Pemprov DKI perlu kolaborasi Gubernur Anies dengan DPRD DKI Jakarta.
“Pembangunan di Jakarta perlu kolaborasi berbagai pihak termasuk Anies dengan DPRD DKI,” paparnya. (AHM/SN)
 terhadap Perumda Pembangunan Sarana Jaya akan melebar BUMD DKI terutama){kind=link}