KNews.id- Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi seperti beberapa BUMN mengalami kerugiaan sehingga menjadi beban keuangan negara.
“Ekonomi kita terpuruk di mana likuiditas negara mengalami kendala banyak seperti beberapa BUMN merugi sehingga jalan tol dijual pihak ketiga,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional.com, Kamis (9/9).
Ekonomi mengalami keterpurukan, kata Amir dengan adanya kabar pemerintah tidak bisa membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Walaupun RUU Ibu Kota Baru sudah ada di DPR,” paparnya.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kekalahan dalam kasus gugatan pembayaran sewa pesawat dengan salah satu perusahaan penyewa pesawat (lessor) di Pengadilan Arbitrase Internasional London (London Court International Arbitration/LCIA) juga akan menimbulkan beban buat keuangan negara.
“Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun. Di antara kedua angka itulah selisih ditemukan,” jelasnya.
Menurut Amir, keuangan negara makin terpuruk dengan adanya indikasi korupsi, BUMN terkemuka mengalami kerugiaan terutama untuk membangun infrastruktur, kewajiban mencari utang baru untuk membayar utang.
“Akhir tahun nanti kondisi perekonomian kita dilanda berbagai gangguan,” ungkap Amir.
Selain itu, ia mengatakan Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 sebesar 144,8 miliar dollar AS. Posisi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar 137,3 miliar dollar AS.
Kata Amir, peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama karena adanya tambahan alokasi instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) atau Special Drawing Rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar AS yang diterima oleh Indonesia.
“Alokasi SDR dari IMF itu dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi global. Ini berarti bahwa kalau alokasi SDR itu tidak ada, berarti IMF beranggapan ekonomi Indonesia lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi SDR itu secara nasional belum bisa berdampak positif bagi perekonomian dan juga belum memberikan kontribusi fiskal secara nasional,” pungkas Amir. (Ade/SN)
