KNews.id – Jakarta, Pada ada 26 Juli di Kuala Lumpur, sekitar 18.000 orang berkumpul di Dataran Merdeka untuk demonstrasi “Turun Anwar”, yang dipimpin oleh koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN), guna menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan menuntut pengunduran dirinya. Demonstrasi tersebut menarik pendukung dari seluruh negeri, banyak yang mengenakan seragam partai atau hitam dan memegang plakat yang mengecam pemerintah saat ini, seperti dilansir Malay Mail.
Dua mantan perdana menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin ikut turun dan berpidato dalam demonstrasi tersebut. Mahathir mengecam kecenderungan media untuk menilai lawan politik secara prematur dan mempertanyakan nilai bantuan tunai RM100 dari pemerintah, dengan menyatakan bahwa bantuan tersebut akan lebih tepat sasaran daripada diberikan kepada semua kelompok pendapatan.
Presiden Gerakan, Dominic Lau, mengkritik kunjungan internasional Perdana Menteri Anwar yang sering—lebih dari 30 kali dalam delapan bulan—dengan mempertanyakan biaya dan manfaat dari pengeluaran tersebut dan menekankan bahwa warga menginginkan tindakan yang bermakna, bukan sekadar kesempatan berfoto.
Pemimpin Oposisi, Hamzah Zainudin, memimpin seruan untuk perubahan. Ia menegaskan bahwa bantuan tunai RM100 tidak mencukupi dan bahwa rakyat tidak menginginkan bantuan tunai belaka.
Penyelenggara bersikukuh bahwa demonstrasi tersebut merupakan pelaksanaan hak konstitusional dan mengklaim jumlah peserta yang signifikan, berpotensi terbesar sejak pemilihan umum 2018, menandakan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah saat ini. Mereka berharap pesan mereka akan didengar di seluruh negeri.
Alasan Utama Anwar Ibrahim Diminta Mundur
Diselenggarakan oleh partai-partai oposisi, ini adalah demonstrasi besar pertama di negara ini sejak Anwar naik ke tampuk kekuasaan. Beberapa alasan Perdana Menteri Anwar dianggap gagal dan diminta mundur:
Meningkatnya Biaya Hidup
Banyak orang Malaysia berjuang dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan utilitas. Langkah pemerintah baru-baru ini untuk mencabut subsidi bahan bakar dan meningkatkan pajak penjualan dan jasa (SST) telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas bahwa langkah-langkah ini akan semakin membebani warga biasa. Para pengunjuk rasa sangat kecewa dengan kegagalan Anwar untuk mengatasi kenaikan biaya meskipun sebelumnya ia telah berjanji untuk melakukannya.
Muhyiddin menyoroti perjuangan banyak warga Malaysia akibat melonjaknya biaya hidup, dan menyerukan bantuan keuangan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Janji Reformasi yang Tidak Terpenuhi
Anwar dan pemerintahan koalisinya naik ke tampuk kekuasaan dengan platform reformasi, berjanji untuk membersihkan korupsi, meningkatkan transparansi, dan mengatasi politik patronase. Namun, tiga tahun setelah masa jabatannya, banyak yang merasa bahwa reformasi yang berarti belum terwujud, sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa pengkhianatan di antara beberapa segmen masyarakat.
Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor, mengkritik Anwar karena gagal memenuhi janji reformasinya, dengan menyatakan bahwa ia melakukan yang sebaliknya dan kepercayaan publik telah hilang. Azmin Ali, yang pernah menjadi sekutu dekat Anwar, menyesalkan bahwa gerakan Reformasi tidak lagi mewujudkan cita-cita aslinya, dan mencatat bahwa rakyat kini menderita dan kehilangan pekerjaan dengan kedok keadilan yang sudah tidak ada lagi.
Tantangan Ekonomi
Meskipun Anwar telah mempromosikan Malaysia secara global dan mencari investasi asing, para pemrotes berpendapat bahwa perjalanan dan inisiatif ini belum diterjemahkan ke dalam manfaat nyata atau peningkatan mata pencaharian di dalam negeri. Segmen populasi yang cukup besar merasa bahwa perubahan kebijakan ekonomi-seperti kenaikan pajak dan pemotongan subsidi-saat ini hanya menguntungkan kalangan elite atau perusahaan-perusahaan besar, sementara rakyat Malaysia pada umumnya menderita.
Oposisi Politik dan Masalah Warisan
Dilansir SCMP, protes-protes baru-baru ini diorganisir oleh partai-partai oposisi, dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti mantan perdana menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin yang secara aktif berpartisipasi. Lonjakan oposisi ini dipicu oleh klaim bahwa pemerintahan Anwar dibentuk dari aliansi yang longgar dan legitimasinya dipertanyakan, sebuah sentimen yang diperkuat oleh perpecahan politik yang sudah berlangsung lama.
Para kritikus menuduh Anwar menunjukkan kecenderungan otoriter dan menunjuk pada kontroversi hukum dan politik yang sedang berlangsung, termasuk tindakan pemerintahnya terhadap sekutu dan lawan politik sebelumnya. Beberapa aktivis percaya bahwa reformasi dalam hal korupsi dan keadilan telah terhenti.
Tanggapan Pemerintah Anwar
Menanggapi ketidakpuasan yang semakin meningkat, pemerintah Anwar mengumumkan beberapa langkah populis, seperti pembagian uang tunai khusus untuk semua orang dewasa dan janji untuk menurunkan harga bahan bakar bagi jutaan pengendara. Para analis menafsirkan hal ini sebagai upaya untuk meredakan kemarahan publik dan mencegah eskalasi kerusuhan lebih lanjut.
Anwar juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi mosi tidak percaya untuk diajukan ke Parlemen. Dia mengatakan bahwa dia telah mengarahkan Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk mengizinkan mosi semacam itu jika diajukan.
Anwar memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menggulingkan pemerintah melalui cara-cara yang tidak konstitusional adalah ilegal dan dapat mengacaukan negara. Saat ini, tidak ada rencana dari pihak oposisi untuk mengajukan mosi semacam itu, meskipun ada upaya untuk menyatukan berbagai partai yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Ketua Parlemen Johari mencatat bahwa sidang parlemen yang sedang berlangsung saat ini terkonsentrasi pada diskusi seputar Rencana Malaysia ke-13.
Tingkat Dukungan Meningkat
Ironisnya, dalam survei independen yang baru-baru ini dilakukan Merdeka Center, peringkat persetujuan untuk Anwar dan pemerintahannya justru meningkat. Kesimpulan ini mengejutkan beberapa analis, seperti dilansir CNA.
Menurut para ahli, kunci untuk mempertahankan sentimen publik yang positif ini terletak pada komunikasi yang efektif mengenai kebijakan-kebijakan yang sensitif dan mengelola tantangan-tantangan ekonomi seperti biaya hidup dan pertumbuhan upah, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya.
Peringkat persetujuan Anwar telah naik menjadi 55 persen, naik secara signifikan dari level terendah 43 persen pada Juni lalu dan sedikit meningkat dari 54 persen pada Desember 2024. Sementara itu, persetujuan pemerintah federal berada di angka 50 persen, menandai peningkatan dari 40 persen tahun lalu, meskipun sedikit di bawah 52 persen yang tercatat pada Desember lalu. Survei ini juga menunjukkan bahwa 43 persen orang Malaysia percaya bahwa negara ini berada di jalur yang benar – meningkat dari 29 persen pada pertengahan 2024.
Survei yang dilakukan terhadap 1.208 pemilih antara 12 dan 23 Mei 2025 mencerminkan persepsi publik yang berkembang bahwa Malaysia mulai stabil secara politik, dibantu oleh meredanya keresahan dan Anwar yang memimpin sebuah pemerintahan dengan mayoritas dua pertiga parlemen. Anwar kini telah menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari tiga pendahulunya–Mahathir Mohamad (pada masa jabatan keduanya), Muhyiddin Yassin, dan Ismail Sabri Yaakob.
Ibrahim Suffian, salah satu pendiri Merdeka Center, mencatat bahwa persetujuan publik terhadap Anwar sebagian berasal dari pengakuan atas upayanya dalam menciptakan stabilitas politik, menarik investasi, dan meningkatkan profil internasional Malaysia. Namun diakui juga bahwa banyak orang Malaysia masih mengalami peningkatan yang lambat dalam kesejahteraan finansial sehari-hari.
Para analis mengakui kemampuan pemerintah untuk secara efektif mengatasi masalah ekonomi seperti rasionalisasi subsidi dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan terkait biaya hidup dan kenaikan upah. Kemampuan semacam ini menjadi sangat penting dalam mempertahankan dukungan pemilih selama sisa masa jabatannya.
