Mengutip laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kekhawatiran Sri Mulyani memang terbilang wajar. Pasalnya, dana pensiun dibangun secara tidak rasional di mana pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memberikan dana pensiun kepada PNS sebagai pekerja.
“Oleh karena itu perlu adanya sistem pensiun baru yang lebih ramah terhadap keuangan negara yang dapat memberikan manfaat pensiun lebih besar kepada pensiunan PNS,” katanya.
BKN dalam laporan tersebut menilai pengelolaan dana pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, di mana sistem dana pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, di mana sistem menggunakan sistem pay as you go yang menyebabkan akumulasi pembiayaan dana sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya.
“Bila praktek seperti ini dipertahankan dan terus berjalan, maka dana PNS yang sudah diakumulasi akan terus menyusut dan habis. Hal ini menyebabkan pembayaran pensiun PNS nantinya 100% akan tergantung pada APBN yang tentunya akan selalu membebani keuangan negara,” tulis laporan BKN.
Berdasarkan catatan BKN, pembayaran pensiun PNS di Indonesia yang dibayarkan pemerintah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya selama periode 2006 hingga 2013, kenaikan pembayaran pensiunan PNS mencapai 184,2%, dari Rp 22,7 miliar menjadi Rp 64,67 miliar.
