KNews.id – Jakarta, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemerintah akan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi lebih presisi dengan adanya data tunggal penanggulangan kemiskinan yang akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengakui selama ini masih ada kejadian penyaluran bansos yang berulang kepada sejumlah penerima. Pasalnya data kemiskinan yang selama ini dijadikan rujukan penyaluran bantuan pemerintah berbeda-beda.
“Ya, bansos tentu saja akan kita lebih presisikan. Jangan-jangan kebanyakan data bansos karena memang ada data yang mismatch. Karena ada kasus-kasus ya pengulangan (penyaluran bansos),” ujar Budiman usai memimpin rapat koordinasi penyusunan data tunggal pengentasan kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Kepala BP Taskin Nanik S Deyang. Menurut Nanik ada banyak data yang menumpuk karena penyelenggara penanganan kemiskinan ada di 27 kementerian. Keduapuluhtujuh kementerian itu mengelola 154 program pengentasan kemiskinan, sehingga BP Taskin saat mengoordinasikan adanya penyusunan satu data penanggulangan kemiskinan.
“Numpuk-numpuk. Nah ini karena penyelenggaranya ada 27 kementerian. Kemudian ada 154 program. Nanti BP Taskin ini akan mencoba dengan mendorong BPS,” kata Nanik.
“Karena dari Presiden sudah menginstruksikan BPS yang punya hak untuk data tunggal. Nanti dari data tunggal nanti semoga tidak terjadi penumpukan lagi,” jelasnya. Oleh karenanya, BP Taskin bersama pihak terkait saat ini gencar mendukung BPS mengumpulkan berbagai sumber data.
Antara lain dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN hingga Pertamina. Ada pula sumber data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data registrasi sosial ekonomi (regsosek).
Data dari berbagai sumber yang terkumpul nantinya akan disatukan sehingga tidak ada lagi yang tumpang-tindih. Rencananya penyusunan data diselesaikan pada 2024. Sehingga BP Taskin memastikan pada Januari 2025 mendatang data tunggal penanggulangan kemiskinan sudah bisa digunakan pemerintah.
Sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkapkan rencana pemerintah menyusun satu data tunggal untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Budiman bilang, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta agar pengelolaan data tunggal pengentasan kemiskinan dilakukan oleh BPS.
Meski begitu nantinya akan dibuat aturan agar kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih bisa memakai data tunggal pengentasan kemiskinan itu.
