KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjalankan reformasi seperti menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menolak perpanjangan jabatan presiden, menyelesaikan masalah agraria.
Demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pertemuan aktivis 98 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat (17/9). “Jokowi harus menangkap dan mengadili obligor BLBI, mengganti menteri tidak bekerja,” ungkapnya.
Aktivis 98 dari Bandung Rudi Suhendra menilai Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik tetapi tidak didukung anggota kabinet mumpuni.
“Anggota kabinet seperti Erick Thohir mempunyai geng tersendiri, adanya impor merugikan rakyat kecil, birokrasi ngaco,” ungkap pria yang akrab dipanggil Bihom.
Sedangkan Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan, pertemuan aktivis 98 merupakan refleksi reformasi dan mengingatkan Jokowi dalam menjalankan reformasi.
“Kabinet Jokowi harus memperjuangkan kepentingan rakyat, menyelesaikan persoalan tenaga kerja,” jelas Abdul Salam.
Ia juga merasa heran, di pemerintahan Jokowi nepotisme dianggap sesuatu yang biasa.
“Nepotisme dianggap biasa. Di semua partai ada budaya nepotisme. Padahal menghilangkan nepotisme merupakan amanat reformasi,” ungkapnya.
Aktivis 98 Bandung Priston Sagala mengatakan, pemerintahan Jokowi belum menjalankan amanat reformasi.
“Tuntutan reformasi tidak berjalan. Potret pemerintah Jokowi seperti di bawah bayang-bayang Orde Baru. jokowi kayak tersandera. Ada pemilik modal di tubuh Jokowi. Di atas Jokowi ada yang lebih kuat,” papar Priston.
Priston menilai Revolusi Mental, Nawa Cita hanya lauk Pauk retorika pemerintahan Jokowi.
“Rakyat di bawah masih kesulitan menerima pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Pertemuan aktivis 98 di Tugu Proklamasi Jakarta akan dilanjutkan di Yogyakarta, Surabaya dan Bogor. Para aktivis 98 berencana akan bertemu dengan Presiden Jokowi setelah pertemuan di Bogor. (AHM/SN)
 harus menjalankan reformasi seperti menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menolak perpanjangan j){kind=link}