KNews.id – Jakarta – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran menggeruduk Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mencuat di media sosial. Aksi tersebut dikabarkan berlangsung pada Senin (25/8) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta yang diterima setiap anggota DPR. Kenaikan tunjangan itu menuai protes karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi perekonomian rakyat yang masih lesu.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyatakan pihaknya menghargai keputusan masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa. Menurut dia, demonstrasi merupakan bagian dari ekspresi masyarakat dalam menyalurkan pendapat di muka umum.
“Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat, karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi,” kata Selly di Kompleks Parlemen, Senin (25/8).
Selly menambahkan, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan selalu mendengar kritik publik. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.
“Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat dan tentu demokrasi itu satu hal yang wajar,” tegasnya.
Aksi tersebut diinisiasi oleh gerakan yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia. Mereka mengajak buruh, petani, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan protes.
Selain menyoroti tunjangan perumahan, para peserta aksi juga menolak kenaikan total pendapatan anggota DPR yang kini disebut mencapai sekitar Rp 120 juta per bulan, melonjak jauh dari periode awal mereka menjabat yang hanya sekitar Rp 50 juta.
