Adapun kebijakan yang diambil Panglima TNI Jenderal Andika di akhir masa jabatannya tersebut dapat dikategorikan di luar tugas, fungsi maupun jati diri TNI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kecuali jika Panglima TNI mengelak atau mengeles dengan dasar aturan Pasal 3 UU No 34 tahun 20O4, yaitu: “Pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden” (ayat 1) atau “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan” (ayat 2).
Dasar tersebut tentunya tidak melepas tanggung jawab Panglima TNI untuk keempat hal yang menjadi keburukan akhir tugas Jenderal Andika di atas. Akan beristirahat atau terus berkiprah di kancah politik, Jenderal? (AHM/SN)
