KNews.id – Jakarta – Pemerintah tengah merampungkan paket kebijakan khusus untuk mengurangi beban debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pekerja yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi melalui sejumlah skema dukungan.
Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang menyasar debitur KUR dalam kondisi force majeure.
“Arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force major, mulai dari restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran KUR baru di tahun 2026, kemudian opsi pelunasan kewajiban atau bagi debitur kur tertentu,” ujar Airlangga dalam acara Kegiatan HUT AEI ke-37 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk kelompok pekerja yang kehilangan penghasilan akibat bencana.
“Selanjutnya, kepada kelompok pekerja terdampak bencana, juga pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapus tagihan, denda iuran BPJS Naker bagi pemberi kerja yang mengalami serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT, JKM, JKK, dan JP,” jelas Airlangga.
Berdasarkan data pemerintah, dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, sekitar 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun diperkirakan terdampak. Lebih dari 63.000 debitur berada di sektor pertanian dengan baki debet senilai Rp 3,57 triliun.
Airlangga juga menegaskan pemerintah akan segera merampungkan regulasi KUR khusus wilayah bencana, termasuk penghapusbukuan dan skema bunga lebih rendah. Pemerintah bersama OJK menyiapkan aturan untuk mencegah lonjakan klaim penjaminan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di daerah terdampak.
Ia memastikan seluruh kebijakan ini akan dijalankan setelah masa tanggap darurat dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak selesai. Pemerintah menargetkan pengumuman paket kebijakan khusus tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut dia, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penanganan darurat berlangsung optimal.
“Marilah kita ucapkan duka sedalam-dalamnya atas musibah banjir dan tanah longsor yang menimp saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk membantu proses tanggap darurat, mulai dari evakuasi hingga distribusi bantuan kepada warga terdampak. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar kekuatan nasional dikerahkan untuk tanggap darurat di lokasi dan membantu warga yang selamat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden saat ini tengah berada di lokasi bencana untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga memastikan kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi segera dijalankan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.
“Hari ini Bapak Presiden sedang berada di lokasi dan pemerintah memastikan agar kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat rehab dan rekonstruksi sehingga aktivitas sosial dan ekonomi bisa segera kembali normal,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyinggung bahwa tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling penuh tekanan bagi ekonomi global. Ia menyebut situasi ini sebagai whirlwind year, menggambarkan besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi Indonesia.
Menurut Airlangga, gejolak global tahun ini dipicu oleh berbagai konflik internasional, mulai dari perang tarif antarnegara hingga konflik yang belum mereda di Gaza serta perang antara Israel dan Iran. Di sisi lain, ketegangan Rusia–Ukraina juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
“Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind,” pungkasnya.
