KNews.id – Dalam kampanye di Jawa Barat, Jumat (12/1/2024), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anak Presiden ke-6 RI, tampak galau.
Maksudnya, dalam amatan penulis, sekalipun mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang konsisten dengan jargon melanjutkan pemerintahan Jokowi, AHY kembali ke jargon lamanya: Perubahan dan Perbaikan.
AHY Yakin Demokrat Bisa Perjuangkan Narasi Perubahan meski Dukung Prabowo-Gibran Menurut AHY, agenda perubahan dan perbaikan masih dilakukan meski Demokrat saat ini berkoalisi dengan partai pemerintah Jokowi.
“Jawabannya tetap bisa dilaksanakan, karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan, dan unsur di luar pemerintahan, artinya posisi kita sama saja,” ucapnya.
Sebagai politisi, berkilah seperti ini dalam komunikasi publik, wajib dilakukan. Namun, wajar pula jika muncul pertanyaan dari sisi public relations: Bagaimana memadukan jargon melanjutkan dan mengubah sekaligus? Kehumasan selalu menuntut pesan komunikasi yang ajeg, kukuh, dan sinambung.
Dari awal sampai akhir. Dari TV sampai medsos. Dari radio sampai online. Dari ruang kampanye sampai ruang publik. Semuanya senapas seirama. Jika dua warna ingin disatukan, di tengah karakter masyarakat Indonesia yang memori kolegialnya pendek-pendek, yang mudah lupa cepat terbakar, maka harus mengorbankan salah satu pesan.
Pilihlah yang terkuat. Kemudian, bagaimana bisa menyebut di semua koalisi ada parpol pemerintahan, padahal identitas mereka sudah jelas kuat dari awal? Misalnya paslon nomor satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memang betul ada PKB dan Nasdem di dalamnya. Namun, masihkah ingat serangan Muhaimin ke Gibran soal konsep IKN dalam Debat Cawapres? Apalagi kalau melihat tajamnya Anies dalam Debat Capres, yang selain mengkritik Prabowo, sudah pasti umumnya menguliti kebijakan Jokowi.
Apakah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tidak tahu pertanyaan yang akan ditanyakan? Pasti tahu, dan buktinya relatif tidak ada larangan untuk mengkritik sedalam itu. Pun demikian dengan paslon nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Visi sedari awal cenderung tak tonjolkan melanjutkan, tapi selalu soal kecepatan eksekusi pemerintahan. Sat-set, tas-tes. Ini ditambah komunikasi non verbal berserial yang mengkritisi Jokowi dan Paslon nomor dua. Masih ingat bagaimana Ganjar memberi nilai 5, masing-masing untuk kinerja bidang hukum dan pemerintahan era Jokowi? Atau Mahfud MD yang memberi plakat langkah kaki naik setahap demi setahap untuk paslon nomor dua di acara Mata Najwa? Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, apalagi, sudah dua pidato publiknya seolah menyematkan label Orde Baru pada pemimpin yang sedang berkuasa.
Artinya, identitas tiap paslon di luar Prabowo-Gibran, relatif teguh dan konsisten. Jadi heran dengan AHY yang seperti galau, karena identitas seolah labil, terutama ingin melakukan perubahan di kapal besar yang ingin melanjutkan kebijakan Jokowi.
(Zs/Kmps)
