Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Ahok Terpapar Korupsi hasil temuan sah negara, maka dirinya tidak pantas menjabat menteri, bahkan menurut prinsip good government (asas-asas pemerintahan yang baik) maka Ahok sebenarnya menjadi komisaris di BUMN (Pertamina) pun tidak layak.
Dengan alasan pertimbangan hukum Ahok terpapar korupsi yang merupakan hasil temuan audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) sebuah lembaga sah negara yang tugas fungsinya tertera didalam Ps. 23 e UUD 1945 selain disebabkan track record Ahok temuan BPK, termasuk diantaranya karakter dirinya selama ini yang sudah menjadi bukti yang bersifat notoire feiten (sudah diketahui dan sepengetahuan umum), maka jika dikomparasi perilaku Ahok sesuai track record kepribadiannya dengan merujuk tugas pokok fungsional daripada KemenPANRB adalah menyangkut Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan urusan dibidang PANRB sebagai pembantu di dalm kabinet Presiden Jokowi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, mana mungkin tipikal Ahok memenuhi kriteria dimaksud?.
Dan selebihnya data emperik Ahok menunjukan sebagai Komisaris Pertamina saja sudah pernah mengalami 2 X kerugian. Bagaimana dirinya bisa atau dapat mengemban tugas selaku menteri yang akuntabel dan sanggup membantu presiden menyelenggarakan Pemerintahan Negara RI ? Jangan sampai bangsa ini dianggap darurat stok SDM yang berkualitas atau tidak mumpuni sehingga Presiden RI terpaksa mempercayakan KEMENPANRB dipimpin seorang eks Napi Ahok. (AHM)
