KNews.id- Publik bisa mengaitkan pengiriman tiga kepala anjing dengan kedatangan anggota TNI di Pondok Pesantren (ponpes) Tajul Alawiyyin yang diasuh Habib Bahar bin Smith.
“Publik dapat saja mengaitkan ‘teror’ kepala anjing dengan kedatangan sejumlah anggota TNI,” kata sastawan politik Ahmad Khozinudin kepada suaranasional.com, Jumat (31/12).
“Kedatangan anggota TNI sangat memalukan, dan justru menimbulkan dugaan ada upaya terstruktur, sistematis dan masif, untuk meneror Habib Bahar,” jelasnya.
Mabes TNI harus buka suara agar peristiwa ini tidak menjadi liar. Jika benar, ada kedatangan sejumlah anggota TNI ke pondok pesantren Habib Bahar sebagaimana video beredar, maka ada permasalahan serius ditubuh TNI, yaitu : “Pertama, telah ada upaya penyalahgunaan kekuatan aparat negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan Negara, alat pertahanan dan keamanan negara menjadi alat politik oknum TNI.
“Dengan dalih apapun, anggota TNI tak memiliki wewenang mendatangi rakyat sipil, dengan sejumlah anggota dan seragam lengkap, apalagi membawa sejumlah ‘pesan dan ancaman’ untuk membungkam hak konstitusional rakyat dalam menyampaikan pendapat,” ungkapnya.
Kalaupun ada masalah secara hukum, kata Khozinudin, proses penegakan hukum dilakukan oleh institusi kepolisian. Sesuai konstitusi, aparat kepolisian lah yang memiliki fungsi penegakan hukum, bukan institusi TNI. Dan dalam hal ini, telah dikirim SPDP dari Polda Jabar terhadap kasus yang menjadikan Habib Bahar sebagai terlapor. Polisi sudah menangani perkara, lalu kenapa TNI ikut campur ?.
“Kedua, kalau kedatangan didasari adanya tuduhan kegaduhan yang dilakukan oleh Habib Bahar, semestinya koreksi justru harus disampaikan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurahman. Sebab, pernyataan Dudung di acara podcast Deddy Corbuzier lah yang memicu kegaduhan,” paparnya.
Nasihat dan kritikan Habib Bahar juga banyak disampaikan tokoh lainnya. Semestinya, KSAD Dudung tidak bicara sesuatu yang bukan kompetensinya, apalagi dalam forum tak resmi dalam podcast Deddy Corbuzier.
Saluran komunikasi resmi TNI semestinya digunakan untuk menyambung komunikasi publik antara TNI dengan rakyat. Bukan program podcast yang sebenarnya saluran komunikasi para politisi.
“Ketiga, patut diduga ada upaya pembenturan kekuatan TNI dan ulama, alat pertahanan negara dan umat Islam sebagai pasukan cadangan untuk mempertahankan kedaulatan. Desain adu domba oleh asing dan aseng, begitu terasa dan pekat dalam kasus ini,” jelasnya.
Padahal, kekuatan negara ini hanya tersisa ditubuh TNI dan umat Islam. Kalau TNI dan umat Islam diadu domba, akan menjadi seperti apa bangsa ini ?.
“Semua kegaduhan ini terjadi di era rezim Jokowi. Belum pernah terjadi, Jendera TNI dibenturkan dengan Ulama, prajurit TNI dibenturkan dengan umat Islam. Padahal, dahulu Jenderal hormat pada ulama, prajurit merakyat bersama umat Islam,” pungkasnya. (AHM/SN)
 Tajul Alawiyyin){kind=link}