KNews – Hatta Taliwang: terkait capres, oligarki kapital kendalikan parpol. Partai politik (parpol) dalam mengajukan calon presiden (capres) tanpa melihat kualitasnya tetapi lebih didasarkan kepentingan oligarki kapital.
“Parpol sesuka mereka berkompromi dan mengatur capres tanpa pertimbangan matang dalam pengajuan capres dan mereka bisa dikendalikan dengan kekuatan uang dari oligarki kapital sehingga mengabaikan kualitas calon Presiden,” kata mantan anggota DPR/ MPR RI Hatta Taliwang kepada redaksi suaranasional.com, Senen (6/6/2022).
Kata Hatta, parpol lebih memilih capres yang disetujui oligarki kapital. “Yang terpenting siapa yg didukung oligarki kapital itulah yang disetujui jadi capres,” jelasnya.
Dengan Sistem Pilpres Langsung meskipun mempunyai calon bagus, kalau oligarki kapital tidak sreg bisa saja dikerjain diproses pencalonan atau diberbagai titik proses pemilihan.
“Bisa dibully, dijegal di saat sebelum Pilpres atau saat Pilpres berlangsung. Bisa di jegal disaat penghitungan suara di KPU,” ungkapnya.
Kata Hatta, biaya Pilpres langsung sampai puluhan/ratusan triliun untuk KPU dan triliunan dari kantong capres atau kantong cukong menghasilkan orang yg belum tentu sesuai harapan rakyat.
“Belum tentu juga sesuai harapan cukong. Biaya tersebut belum termasuk keamanan, birokrasi dll,” papar Hatta.
Menurut Hatta, biaya sosial, psikologis pemilihan presiden langsung juga mahal. Suasana kampanye merusak hubungan sosial psikologis masyarakat karena banyak hoaks hingga fitnah, hubungan antar warga kurang harmonis dan saling prasangka dll.
“Rakyat terbelah berkepanjangan merusak kerukunan nasional dan sosial Menghancurkan Sila ketiga Pancasila,” ungkapnya.
Hatta mengatakan, sistem pilpres langsung ini sangat mudah diintervensi dengan berbagai instrumen yang potensial dikendalikan penguasa apalagi jika berkonspirasi dengam oligarki kapital untuk menggolkan oknum yang mereka inginkan.
“Instrumen seperti : lembaga survei, akademisi (mata duitan), intelijen resmi atau partikelir, aparat keamanan, birokrat, parpol, aparat hukum, LSM, Ormas, media massa mainstream, KPU , buzzer dll dengan uang , janji jabatan, permainan pajak, permainan hukum dll bisa dilibatkan dalam konspirasi. Aparat keamanan, hukum dan birokrat yang mestinya netral tanpa sadar atau dg sadar sering terbawa arus oleh godaan-godaan,” paparnya.
Pilpres langsung, kata Hatta bisa mempermainkan teknologi IT yang canggih seperti ditambah produksi KTP misterius, formulir misterius dan lain lain sangat tidak kondusif.
“Dengan sikap KPU yang penuh keanehan (misalnya mendadak mengubah cara debat (pada Pilpres 2019) dan berbagai indikasi lainnya yang menunjukkan dugaan mengakomodir kepentingan salah satu peserta pilpres, maka bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa KPU bisa netral dan sungguh sungguh akan menghasilkan Pilpres yang bisa dipercaya? Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik di kemudian hari,” pungkas Hatta. (RKZ/sn)
