KNews.id- Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut pendengung atau buzzer harus ditertibkan. Pernyataan itu muncul saat membahas kemungkinan revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengatakan lembaganya menemukan indikasi ancaman propaganda digital saat ini. Salah satu tandanya adalah keberadaan pasukan siber atau cyber troops.
“Banyak juga, tadi disinggung Pak Sukamta (Anggota DPR RI Fraksi PKS), buzzer-buzzer yang selama ini perlu ditertibkan. Ini jadi kewajiban kita semua untuk menjaga karena ini negeri kita, kita sendiri yang mengatur,” kata Wawan dalam webinar “Menyikapi Perubahan Undang-undang ITE”, Rabu (10/3).
Wawan sempat merujuk pada penelitian Oxford Internet Institute terkait propaganda digital tersebut.
Menurut dia, ada peningkatan aktivitas pasukan siber selama tahun 2020.
Dia menilai temuan tersebut harus disikapi secara serius. Salah satu cara menyikapinya adalah dengan memperkuat regulasi di bidang digital.
Wawan menyampaikan lembaganya mendukung jika ada rencana revisi UU ITE. Namun, ia mengingatkan Indonesia harus punya aturan kuat untuk menjaga ketertiban di dunia maya.
“Pelonggaran aturan transaksi informasi di media sosial melalui revisi UU ITE jangan sampai dimanfaatkan segelintir orang atau kelompok untuk membuat konten tanpa etika yang dampaknya dapat memecah belah bangsa,” ucap Wawan.
Persoalan buzzer beberapa kali jadi sorotan publik. Sebagian kelompok menganggap pemerintah menggunakan buzzer untuk meredam kritik dari lawan politik ataupun masyarakat.
Bahasan soal buzzer kembali menguat pada awal tahun ini, terutama setelah kasus pemengaruh Permadi Arya alias Abu Janda.
Abu Janda selalu lolos dari jerat hukum meski terbelit dugaan tindak pidana di media sosial. Abu Janda dikenal sebagai relawan Jokowi. Ia selalu memerangi lawan politik Jokowi melalui konten-konten di media sosial.
Menyikapi hal itu, Istana menegaskan pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk meredam kritik. Pemerintah hanya mempekerjakan buzzer di beberapa program, seperti promosi pariwisata.
“Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres,” tulis Fadjroel dalam pesan singkat, Kamis (11/2). (AHM)
Sumber: CNNIn
 menyebut pendengung atau buzzer harus ditertibkan. Pernyataan itu muncul saat membahas){kind=link}