KNews.id – Jakarta – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin buka suara soal usulannya terkait posisi wakil presiden (wapres) dijabat lebih dari satu orang. Dia mengklaim, itu merupakan gagasan dan ide lama yang sudah disampaikan sejak tahun 2019. Dia menjelaskan ide ini bermula karena melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk besar dan wilayah yang luas.
“Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional. Mengapa saya berpikir begitu?” kata Sultan kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
“Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam,” sambungnya.
Tak hanya itu, kata dia, Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka. Untuk itu, Sultan menilai Indonesia perlu membangun sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Menurut saya, perlu terus kita pikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi,” ujarnya.
Beri Karpet Ahli dan Akademisi Lakukan Kajian
Sultan pun memandang idenya soal wakil presiden dijabat lebih dari satu orang, belum tentu jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia. Sehingga, dia ingin ide tersebut dikaji oleh para ahli dan akademisi.
“Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Siapa tahu dari diskusi tersebut muncul pemikiran lain yang jauh lebih baik,” tutur Sultan.
Dia mengakui idenya terdengar tak biasa, bahkan terlalu jauh dari sistem yang dianut dan dikenal selama ini. Sultan pun terbuka apabila ada pihak-pihak yang tak setuju dan mengkritik idenya itu.
“Bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut. Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya,” jelas dia.
Tak Cari Sensasi
Di sisi lain, Sultan menegaskan ide maupun usulan tersebut bukanlah untuk diterapkan saat ini juga sebab perlu kajian mendalam dan proses konstitusional terlebih dahulu. Dia pun meminta agar idenya tak dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana. Sebagai bagian dari generasi yang saat ini dipercaya memimpin salah satu lembaga negara, khususnya lembaga yang membawa aspirasi daerah, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan republik,” kata dia.
“Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini,” imbuh Sultan.






