spot_img

KPK Periksa Kaji Edan dalam Kasus Korupsi LPEI Rp11,7 Triliun

KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono, figur yang akrab disapa Kaji Edan alias “Sultan Jagakarsa”, pada Jumat (20/11/2026).

Ia hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.

- Advertisement -

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan terhadap Onny difokuskan pada perannya sebagai pihak swasta untuk mendalami ke mana saja aliran dana fasilitas kredit bermasalah dari LPEI bermuara.

“Saksi OHA [Onny Hendro Adhiaksono] selaku pihak swasta, hadir memenuhi panggilan penyidik. Keterangan yang bersangkutan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini, yakni berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan LPEI kepada sejumlah debitur,” ungkap Budi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

- Advertisement -

Langkah pemanggilan ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk memperluas penyidikan skandal fraud di tubuh LPEI, menyusul pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak swasta lainnya, termasuk Andaya Swastanta.

Rekam Jejak ‘Sultan Jagakarsa’ di Dunia Bisnis

Nama Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan bukanlah sosok asing di telinga publik. Ia cukup populer di media sosial dengan julukan “Sultan Jagakarsa”. Di luar popularitas daringnya, Onny dikenal memiliki portofolio bisnis yang melintang di berbagai sektor strategis.

Di bidang properti, Onny tercatat memiliki saham di PT Pekanbaru Permai Propertindo, pengembang proyek Prime Park Hotel Pekanbaru, yang dilaporkan sempat diakuisisi oleh emiten BUMN, PT PP Properti Tbk, pada tahun 2021 silam.

Sementara di sektor transportasi, ia pernah dikaitkan sebagai mantan pemilik Perusahaan Otobus (PO) Tunggal Daya yang beroperasi di Wonogiri, Jawa Tengah.

Menariknya, rekam jejak korporasi Onny sebelumnya juga pernah bersinggungan dengan proses hukum di KPK. Ia tercatat sebagai mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, sebuah perusahaan konsorsium yang namanya sempat mencuat ke permukaan karena mengikuti tender dalam pusaran megakorupsi pengadaan e-KTP.

Kasus LPEI dan Kerugian Negara

Pemanggilan Onny Hendro menjadi babak baru dalam pembongkaran kasus korupsi LPEI yang disebut-sebut sebagai salah satu skandal kejahatan kerah putih terbesar saat ini.

- Advertisement -

Berdasarkan perhitungan KPK yang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat total 11 debitur LPEI yang terindikasi melakukan fraud, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun.

Sebelum memeriksa “Sultan Jagakarsa”, KPK juga telah mengintensifkan pemeriksaan terhadap para tersangka dari unsur penyelenggara negara. Pada akhir Oktober 2026 lalu, mantan Direktur Pelaksana IV LPEI periode 2014–2018, Arif Setiawan, turut diperiksa penyidik.

Arif merupakan satu dari lima tersangka awal yang ditetapkan pada Maret 2025 terkait pencairan fasilitas kredit bermasalah kepada PT Petro Energy senilai USD60 juta atau setara Rp900 miliar.

Modus Kejahatan: Dari Agunan Fiktif hingga Judi

Seiring berjalannya proses penyidikan, tim KPK berhasil membongkar adanya niat jahat (mens rea) yang terstruktur antara pihak kreditur LPEI dan para debitur nakal.

Dokumen Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) diduga kuat dimanipulasi sedemikian rupa untuk meloloskan pencairan dana triliunan rupiah dengan agunan yang tidak sah.

Salah satu pelanggaran paling mencolok terungkap pada klaster tersangka Hendarto, pemilik grup PT Bara Jaya Utam. Tersangka diduga kuat meloloskan agunan kredit berupa 13.075 hektare kebun kelapa sawit di Kapuas, Kalimantan Tengah.

Ironisnya, lahan tersebut nyatanya merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi yang secara hukum tidak mungkin memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU).

Fakta paling miris yang ditemukan penyidik adalah penyalahgunaan dana secara masif. Dana triliunan rupiah yang sejatinya dikucurkan oleh negara sebagai stimulus pendorong ekspor nasional justru diselewengkan oleh pihak debitur.

Dari penelusuran KPK, sebagian besar uang pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk peruntukan operasional perusahaan.  Dana negara itu justru mengalir deras untuk memperkaya diri para tersangka, membeli aset-aset mewah, membiayai kebutuhan pribadi keluarga, hingga digunakan untuk bermain judi.

Dalam pengembangan kasus inilah KPK terus bekerja menelusuri aliran dana. Melalui kesaksian pihak swasta seperti Onny Hendro, lembaga antirasuah ini berupaya memetakan struktur fraud demi memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dan mengembalikan kerugian negara.

(RD/TBN)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini