spot_img

Yusril Ungkap Dugaan Motif Penyadapan Ilegal Prabowo, Ada Indikasi Makar?

KNews.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkap motif penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aksi itu dilakukan dengan tujuan membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas kenegaraan.

Hal itu terungkap dari penyidikan perkara penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yusril, hasil pengembangan terakhir dugaan penyadapan ilegal mengarah pada perbuatan makar.

- Advertisement -

“Hasil pengembangan terakhir dari penyidikan dan pemeriksaan terbaru ditemukan petunjuk ke arah perbuatan makar dengan satu tujuan tertentu, paling tidak ingin membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas,” kata Yusril dalam unggahannya di akun media sosial X resminya, yang dipantau Polindo, Sabtu 21 November 2026.

Yusril menegaskan, proses hukum atas perkara ini harus diusut secara tuntas hingga menjangkau aktor intelektualnya, tidak berhenti pada pelaku di lapangan saja.

- Advertisement -

“Penyidikan kasus penyadapan ilegal harus dituntaskan sampai menjangkau aktor intelektualnya, karena ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar ini,” tulis Yusril.

Ia juga menyoroti keterlibatan perwira tinggi Polri dalam perkara ini. Menurutnya, ini pertama kalinya terjadi dugaan makar terjadi di dalam Korps Bhayangkara.

“Sejak 17 Agustus 1945, polisi tidak pernah terlibat tindak pidana makar. Oleh karena itu, kasus penyadapan ilegal ini merupakan masalah serius yang harus dituntaskan segera,” kata Yusril.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan serta mengevaluasi penggunaan perangkat penyadapan di seluruh lembaga negara yang memikiki kewenangan berdasarkan undang-undang.

“Pemerintah akan terus mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan penggunaan alat sadap terhadap seluruh lembaga yang selama ini oleh undang-undang dibolehkan untuk melakukan penyadapan. Jangan sampai alat yang sangat mahal itu disalahgunakan,” demikian kata Yusril.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi aktif dalam perkara ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

- Advertisement -

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

(RD/PII)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini