KNews.id – Jakarta – Kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto diduga bukan sekadar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menilai, penyadapan tersebut memiliki dimensi persoalan yang lebih serius karena diduga berkaitan dengan upaya mengambil alih kekuasaan yang sah.
“Saya dari awal mencurigai penyadapan ini bukan tindak pidana seperti yang diatur dalam UU ITE. Aneh jika UU ITE diterapkan,” kata Benny lewat akun X miliknya, Jumat, 20 November 2026.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya patut dilihat sebagai dugaan perbuatan makar. Dia juga menduga terdapat persekongkolan dan permufakatan jahat di balik tindakan tersebut.
“Yang disadap itu istana dan kegiatan Presiden. Ini adalah perbuatan makar. Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah,” ujarnya.
Benny juga menyinggung pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut.
“Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi,” pungkasnya.






