spot_img

UU Perampasan Aset Dinilai Tak Cukup Tanpa Aparat yang Jujur dan Berintegritas

KNews.id – Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menilai, keberhasilan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada kelengkapan aturan, tetapi juga kesiapan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

Menurut Wayan, aturan hukum yang memadai tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung aparatur yang jujur, berintegritas, dan siap menjalankan ketentuan tersebut.

- Advertisement -

“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata I Wayan Sudirta dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026)

Politikus PDIP itu berpandangan, perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset kini perlu diikuti perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

- Advertisement -

Untuk memastikan hadirnya aparatur yang mumpuni, Wayan menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan terhadap aparat juga harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

Dorong Badan Pengawas Independen

Ia juga mendorong pembentukan badan pengawas independen di luar struktur internal untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.

Menurut Wayan, badan pengawas tersebut harus benar-benar independen agar pengawasan dapat berjalan objektif dan tidak terikat kepentingan internal lembaga.

Ia membandingkannya dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya masih memiliki unsur internal.

“Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” jelas Wayan.

Selain pengawasan independen, Wayan juga menilai ancaman hukuman mati perlu dihadirkan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

- Advertisement -

Ia berharap, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dapat meminimalkan potensi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan aturan perampasan aset.

(RD/ILH)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini