KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah lanjutan terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tengah mengevaluasi ketidakhadiran Ahmad Dedi, yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
“Berkaitan dengan langkah berikutnya yang akan diambil oleh penyidik berkaitan dengan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam pemanggilan sebelumnya, tentu ini juga menjadi pertimbangan,” ucap Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Budi menjelaskan, pihaknya kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa apabila yang bersangkutan kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” ujar Budi.
Meski demikian, KPK berharap Ahmad Dedi kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik berikutnya. Kehadiran Dedi dinilai penting untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam melengkapi alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
“Yang utama tentu kami juga mengimbau kepada Saudara AD ketika nanti dilakukan pemanggilan oleh penyidik, kami berharap untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan sehingga penyidik juga bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang utuh untuk melengkapi bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Budi memastikan KPK turut memantau keberadaan Ahmad Dedi setelah dua kali tidak menghadiri pemeriksaan.
“KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan,” kata Budi.
Dia juga meminta masyarakat maupun pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Ahmad Dedi untuk menyampaikan informasi kepada KPK. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam proses penanganan perkara.
“Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan Saudara AD, termasuk kawan-kawan di Ditjen Bea dan Cukai,” ucapnya.
Budi menambahkan, Ditjen Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan turut mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Menurutnya, pemberantasan korupsi di sektor kepabeanan dan cukai penting karena praktik tersebut dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi di BPN yang menjerat Presdir Summarecon, Adrianto Pitojo Adhi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky).
“Karena memang secara institusi, Ditjen Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum karena memang korupsi di sektor Bea dan Cukai ini sangat berpengaruh terhadap degradasi penerimaan negara, khususnya di sektor bea dan cukai,” katanya.






