KNews.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI tahun 2019-2024 Mahfud MD menuntut persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi preseden. Ia menyebutkan, penyelesaian secara tuntas meliputi pemberian sanksi hukum, misalnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11),
Guru Besar Tata Hukum Negara itu mengatakan bahwa sanksi hukum ini perlu dilakukan mengingat adanya hasil pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut, kedua institusi tersebut telah mengeluarkan hasil notoire feiten atau yang tidak bisa diperdebatkan.
“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.
Oleh karena itu, ia pun melihat laporan masyarakat kepada Mabes Polri untuk adanya tindak pidana kepada pihak yang terlibat, layak dilanjutkan. Hal tersebut menurutnya perlu agar tidak kembali terulang kembali.
“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tutupnya.
Sebelumnya, MK telah mengeluarkan putusan nomor 01/PHPU.PRES- XXIV/2026 yang menerangkan bahwa tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat (sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu).
Kemudian, MA juga mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.






