spot_img

Bobby Instruksikan Penurunan Foto Gibran, Sutrisno Soroti Sikap Politiknya

Oleh : Sutrisno Pangaribuan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)

KNews.id – Medan 17 November 2026  – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan setelah menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpasang di kantor-kantor pemerintahan hingga sekolah di Sumatera Utara. Instruksi tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

- Advertisement -

Sikap Bobby tersebut menarik perhatian karena sekitar satu bulan sebelumnya, tepatnya Jumat (9/10/2026), ia sempat memberikan tanggapan bernada satire ketika ditanya wartawan mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran. Saat itu, Bobby menyatakan bahwa sepengetahuannya Gibran merupakan seorang sarjana.

“Mas Gibran setahu saya sarjana ya. Sarjana. Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Saran saya, sekalian aja dipermasalahkan sarjananya,” ujar Bobby ketika menjawab pertanyaan wartawan di Medan.

- Advertisement -

Sebulan kemudian, Senin (16/11/2026), Bobby justru menyampaikan instruksi agar foto Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden diturunkan dari kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah di Sumatera Utara.

Bobby mengaku telah menyampaikan arahan tersebut kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, untuk diteruskan kepada seluruh jajaran terkait.

“Sudah (diminta untuk diturunkan foto Wapres),” kata Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

Menurut Bobby, langkah tersebut dilakukan setelah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan menyusul pengunduran diri Gibran.

“Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong,” ujarnya.

Menanggapi dua peristiwa tersebut, Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, menilai Bobby seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik, terutama ketika berhadapan dengan pertanyaan wartawan maupun kritik masyarakat.

- Advertisement -

Menurut Sutrisno, pernyataan Bobby yang sebelumnya menyarankan agar ijazah sarjana Gibran turut dipermasalahkan kini menjadi catatan tersendiri ketika Bobby justru menginstruksikan penurunan foto Wakil Presiden yang merupakan abang iparnya sendiri.

“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi politik. Jangan mudah melontarkan sindiran kepada wartawan atau masyarakat, apalagi ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut keluarga sendiri. Hari ini Bobby meminta foto Gibran diturunkan. Publik tentu dapat mengingat kembali pernyataannya sebulan lalu. Konsistensi seorang pemimpin diuji bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga ketika menghadapi perubahan situasi politik,” tegas Sutrisno.

Ia juga menilai perubahan dinamika politik di sekitar keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dicermati. Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden dan perkembangan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik merupakan dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari situasi politik nasional.

Menurut Sutrisno, Bobby juga harus menghadapi berbagai persoalan dan dugaan kasus hukum yang selama ini dikaitkan dengan dirinya. Dugaan tersebut harus ditangani melalui proses hukum yang objektif dan transparan, bukan diselesaikan melalui perlindungan politik maupun kedekatan kekuasaan.

“Ketika seseorang berada dalam lingkaran kekuasaan, dukungan politik mungkin terasa kuat. Namun, dukungan itu tidak boleh dijadikan jaminan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sutrisno turut menyoroti pernyataan Bobby beberapa waktu lalu mengenai kesetiaannya kepada partai politik yang saat ini menaunginya setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Bobby menyatakan bahwa partai tersebut telah memberikan kesempatan dan menerima dirinya dengan baik. Ia juga menyebut tidak ingin kembali berpindah partai.

Bagi Sutrisno, pernyataan kesetiaan politik tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan terbuka. Kesetiaan harus tercermin dalam sikap, komitmen, serta konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.

“Bobby pernah meninggalkan PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya menjadi kepala daerah. Sekarang Bobby menyatakan kesetiaan kepada partai yang menaunginya. Tentu publik berhak menilai konsistensi pernyataan tersebut. Kesetiaan politik bukan sekadar ucapan ketika seseorang membutuhkan dukungan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan,” kata Sutrisno.

Ia mengingatkan bahwa politik tidak boleh hanya dijadikan ruang untuk mencari perlindungan dan kepentingan pribadi. Pergantian dukungan maupun afiliasi politik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang pernah dilakukan.

“Jangan sampai partai politik hanya dijadikan tempat berlindung ketika menghadapi persoalan. Jabatan dan kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab politik dan hukum tetap melekat pada setiap orang. Karena itu, Bobby sebaiknya lebih berhati-hati dalam membangun pernyataan dan komitmen politiknya,” tutup Sutrisno.

(FHD/NRS)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini