KNews.id – Jakarta – Di balik kemudahan transaksi melalui telepon seluler, pembayaran nontunai, dan integrasi sistem operasional perusahaan, terdapat medan persaingan baru yang tidak kasatmata. Jutaan aktivitas serangan digital bergerak setiap hari, mengincar data, rekening, hingga infrastruktur penopang ekonomi.
Bagi Indonesia yang tengah mempercepat transformasi digital, ancaman tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknologi informasi, melainkan ujian terhadap ketahanan ekonomi nasional. Pemantauan FortiGuard Labs pada 10 November 2026 menunjukkan sekitar 2,2 juta upaya serangan siber menyasar Indonesia dalam 24 jam.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha mengungkapkan rata-rata aktivitas tersebut mencapai 26 serangan per detik, dengan sektor keuangan menjadi sasaran utama, yakni sekitar satu juta upaya. Angka tersebut bukan menunjukkan jumlah sistem yang berhasil dibobol, tetapi menggambarkan tekanan terhadap ekosistem digital nasional.
“Angka itu bukan jumlah kebobolan, tetapi menunjukkan tekanan yang tidak pernah tidur,” ujar Pratama, Jumat (13/11/2026). Tekanan tersebut meningkat seiring ketergantungan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan digital. Perbankan, perdagangan elektronik, logistik, hingga manufaktur mengandalkan pertukaran data secara real time.
Namun, integrasi tersebut juga menciptakan ketergantungan terhadap keandalan jaringan dan keamanan informasi. Gangguan pada satu sistem berpotensi menjalar ke berbagai aktivitas ekonomi. Sistem pembayaran yang terganggu dapat menghambat transaksi, kebocoran data nasabah menggerus kepercayaan terhadap layanan keuangan, sedangkan serangan terhadap sistem logistik berpotensi menghambat distribusi barang.
Ancaman tersebut semakin nyata setelah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeluarkan peringatan pada 4 November 2026 mengenai ransomware hybrid yang dapat bekerja tanpa file, masuk melalui koneksi remote desktop tanpa verifikasi dua faktor, serta melumpuhkan cadangan data sebelum mengenkripsi basis data. Pada hari yang sama, BSSN juga memperingatkan malware Android bernama Hirudo yang menyasar delapan aplikasi mobile banking dari tujuh bank di Indonesia.
Kedua ancaman tersebut memperlihatkan bahwa serangan digital tidak selalu dilakukan dengan membobol sistem perusahaan secara langsung. Kelemahan akses, perangkat pengguna, dan kebiasaan karyawan dapat menjadi pintu masuk serangan. Kerugian Digital Merembet ke Ekonomi Rumah Tangga Persoalan keamanan siber juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Penipuan melalui pesan singkat, tautan palsu, hingga penyamaran sebagai petugas perbankan berkembang menjadi risiko ekonomi di tengah pertumbuhan transaksi digital.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 608.000 laporan penipuan keuangan dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp9,1 triliun sepanjang November 2024 hingga Juni 2026 melalui Indonesia Anti-Scam Centre. Kerugian tersebut tidak hanya mengancam perusahaan, tetapi juga menggerus daya beli dan ketahanan keuangan rumah tangga. Dana yang hilang dapat mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, membayar kewajiban, maupun mengalokasikan uang untuk konsumsi produktif.
Pratama mengingatkan angka kerugian yang dilaporkan belum tentu menggambarkan keseluruhan dampak karena sebagian korban tidak melapor akibat malu atau menganggap dana yang hilang tidak mungkin dikembalikan. Masalah semakin kompleks ketika pelaku kejahatan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Komdigi melaporkan serangan deepfake meningkat sekitar 1.400% secara tahunan dari 2024 ke 2025.
Sekitar 90% konten deepfake disebut digunakan untuk tujuan berbahaya. Teknologi tersebut memungkinkan pelaku memalsukan wajah dan suara untuk menipu, memeras, hingga meminta transfer uang kepada keluarga korban. Dalam dunia bisnis, deepfake juga berpotensi digunakan untuk menyamar sebagai pimpinan perusahaan dan menginstruksikan pegawai melakukan transfer atau memberikan informasi internal.
Di sisi lain, kejahatan digital berkaitan dengan aktivitas ekonomi ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp286,84 triliun sepanjang 2025 dengan 12,3 juta orang melakukan deposit. Sebagian pemain bahkan terjerat pinjaman online ilegal, menyerahkan data pribadi, dan menghadapi ancaman penyebaran informasi ketika gagal membayar utang.
Hal ini memperlihatkan bagaimana kejahatan digital dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi rumah tangga. Karena itu, pertahanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak keamanan. Literasi masyarakat juga menjadi lapisan perlindungan penting karena manusia sering kali menjadi titik paling mudah dimanfaatkan pelaku. “Pahlawan hari ini bukan hanya mereka yang memegang senjata atau duduk di ruang monitoring 24 jam. Pahlawan hari ini adalah ibu yang tidak langsung menekan tautan undian di WhatsApp, pegawai yang memeriksa ulang alamat surel sebelum membuka lampiran, atau pelajar yang berani melaporkan akun penipuan meski tak ada yang menyuruh,” kata Pratama.
Keamanan Siber Menjadi Agenda Direksi Founder SyaREA World Syamsul Safin menilai ketahanan bisnis pada era kecerdasan buatan tidak cukup ditopang kekuatan finansial, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Kemampuan melindungi sistem informasi, data, serta infrastruktur operasional juga menjadi faktor penting.
“Besarnya risiko tersebut mendorong perubahan cara pandang dunia usaha terhadap investasi keamanan digital. Jika sebelumnya keamanan siber kerap dianggap sebagai kebutuhan teknis departemen teknologi informasi, kini persoalan tersebut harus masuk ke dalam agenda strategis direksi,” ucapnya.
Senada, Rektor Institut Teknologi Indonesia sekaligus Guru Besar Sistem Informasi Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Syopiansyah Jaya Putra menjelaskan transformasi digital membuat berbagai fungsi perusahaan saling terhubung. Sistem penjualan, pembayaran, persediaan, logistik, hingga aplikasi mitra kini berada dalam satu ekosistem operasional. Integrasi tersebut meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus memperluas dampak ketika salah satu komponen mengalami gangguan.
Celah pada akun administrator, koneksi antaraplikasi, maupun akses vendor dapat menjadi pintu masuk serangan. Karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi aset digital paling kritis, menentukan batas toleransi gangguan, serta memastikan prosedur pemulihan dapat dijalankan ketika terjadi insiden.
“Keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan inovasi sejak awal (security by design), bukan ditambahkan setelah aplikasi atau layanan diluncurkan,” demikian pesan Syopiansyah. Ancaman Geopolitik Memasuki Ruang Bisnis Risiko dunia usaha juga tidak terlepas dari perubahan lanskap geopolitik global. Persaingan antarnegara kini berlangsung tidak hanya melalui perdagangan, investasi, atau kekuatan militer, tetapi juga melalui spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, dan serangan terhadap infrastruktur strategis. Akademisi sekaligus pakar intelijen dan keamanan nasional Wawan Hari Purwanto mengungkapkan BSSN mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik ancaman siber sepanjang 2025.
Bagi perusahaan, ancaman tidak hanya berasal dari kelompok kriminal yang mencari keuntungan finansial, tetapi juga dapat berkaitan dengan kepentingan strategis dalam persaingan ekonomi dan geopolitik. Wawan menilai dunia usaha membutuhkan kemampuan deteksi dini melalui pemantauan anomali, intelijen ancaman, dan pertukaran informasi antarpelaku industri.
“Pertahanan negara tidak lagi bisa dipisahkan dari keamanan bisnis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta pun tidak akan sanggup menghadapi aktor negara sendirian,” tegasnya. Kolaborasi pemerintah dan swasta pun menjadi kebutuhan strategis. BSSN tercatat telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor keuangan dan mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman kepada organisasi yang berpotensi terdampak sepanjang 2026.
Namun, kapasitas lembaga pemerintah tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab perusahaan dalam mengamankan infrastruktur masing-masing. Kebocoran Data Menjadi Risiko Hukum dan Investasi Selain mengancam operasional, insiden siber juga membawa konsekuensi hukum. Akademisi Business Law Department Universitas Bina Nusantara Bambang Pratama mengingatkan kebocoran data tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan.
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu diterapkan sepanjang siklus pemrosesan informasi, mulai dari pengumpulan hingga penghapusan data. Perusahaan juga harus memiliki tata kelola data yang jelas, termasuk penilaian risiko, pembatasan akses, dokumentasi pemrosesan, dan mekanisme pemberitahuan ketika terjadi kebocoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks investasi, kepatuhan dan perlindungan data menjadi bagian dari kualitas tata kelola perusahaan. Investor membutuhkan kepastian bahwa perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga mengelola risiko yang mengganggu keberlangsungan bisnis. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association (IRWATA) Moch. Sabdo Yusmintiarto menyoroti risiko ketergantungan pada arsitektur digital yang terlalu terpusat.
Menurutnya, sistem terpusat dapat menciptakan single point of failure atau satu titik kegagalan yang berpotensi melumpuhkan banyak layanan sekaligus. Dia memperkenalkan konsep The Sovereign Cyber Defense Triad yang mengintegrasikan Honeycomb Database, AI Sentinel otonom, serta Sovereign Intranet dan Distributed Ledger Technology (DLT) sebagai pendekatan pertahanan digital. “Kedaulatan siber bukan sekadar membeli perangkat lunak antivirus termahal, melainkan merombak fondasi.
Mulai dari siapa yang menguasai data, siapa yang memegang kendali algoritma AI, dan di mana buku besar kekayaan bangsa ini dicatat,” ujarnya. Ke depan, tantangan Indonesia bukan hanya mempercepat digitalisasi, tetapi memastikan infrastruktur penopangnya memiliki ketahanan memadai. Perusahaan perlu memetakan layanan dan data kritis, mengevaluasi akses karyawan dan vendor, menerapkan autentikasi multifaktor, menguji pencadangan data, serta menyusun prosedur respons darurat.
Pelatihan karyawan juga perlu dilakukan secara berkala agar phishing dan rekayasa sosial tidak menjadi pintu masuk serangan. Pratama mengingatkan tanggung jawab keamanan digital tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan industri teknologi. “Kalau setiap rumah tangga punya satu orang seperti itu, ruang siber kita akan jauh lebih aman,” tandas Sabdo.
