KNews.id – Jakarta – Sejumlah partai politik koalisi Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan respons terkait bursa nama-nama calon Wakil Presiden RI.
Respons ini menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres RI pada Kamis (12/11) lalu.
Presiden RI Prabowo Subianto kini memiliki wewenang untuk menyetor dua nama calon pengganti Gibran ke MPR guna dipilih sebagai Wakil Presiden RI di sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Batas waktu penyetoran dua nama calon tersebut adalah 14 hari dari dikeluarkannya surat permintaan MPR. Sementara itu, konstitusi menetapkan waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri untuk MPR melakukan proses penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka di posisi Wapres.
Terkait nama-nama calon Wapres RI yang mungkin diajukan Prabowo, berikut adalah daftar respons sejumlah parpol koalisi per Jumat (13/11).
Partai Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui adanya nama-nama yang diusulkan sebagai cawapres.
“Sepertinya saya, belum disampaikan ya,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat (13/11).
Namun, ia mengatakan bahwa terdapat aturan konstitusi yang mengatur terkait nama calon yang nantinya dapat diusung.
Ia pun meminta publik untuk membaca aturan yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah adanya pengunduran diri.
“Anda baca saja konstitusi ya, sudah ada aturannya,” ucapnya.
Habiburokhman juga belum berkomentar lebih lanjut terkait kriteria ideal untuk cawapres. Ia menyebut kriteria tersebut akan muncul usai diselenggarakannya Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/11).
“Nanti ya, kita mau Ragab (Rapat Gabungan), habis Ragab pasti ada,” kata Habiburokhman.
Partai Demokrat
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, memastikan partainya tak akan ajukan nama cawapres pengganti Gibran.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY, Jumat (13/11).
Ia menyebut, Demokrat menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada Prabowo dan menghormati hak pemilihan yang dimiliki MPR.
AHY juga mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait sikap Demokrat terkait kekosongan posisi wapres.
Dalam konsultasi melalui video call, AHY mengatakan SBY menyetujui sikap partai untuk menyerahkan pilihan sepenuhnya ke Prabowo dengan tidak mengajukan nama.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ucap AHY.
Partai Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menguraikan delapan nama yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres.
Delapan figur yang ia sebut pun seluruhnya merupakan pimpinan partai politik. Ia mengatakan, alasan di balik pemilihan nama delapan figur tersebut adalah pengalaman panjang di politik dan pemerintahan yang mereka miliki.
“Dari PDIP ada Puan Maharani; Ada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Dari Gerindra, ada Ketua Harian, Sufmi Dasco Ahmad; Sekjend, Sugiono; dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono,” sebut Doli melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Terlepas dari itu, ia menyebut Golkar akan sepenuhnya menyerahkan pilihan cawapres pengganti Gibran kepada Prabowo.
“Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” ujar Doli.
Di tengah tantangan dan masalah-masalah global dan domestik yang ada, Doli pun menekankan pentingnya wujud dwitunggal Presiden dan Wakil Presiden.
Maka dari itu, Doli merasa harus memberikan keleluasaan penuh untuk Prabowo agar sang presiden dapat memilih sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan dirinya.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” tulisnya.
Selain itu, Doli mengatakan, tokoh yang nantinya menjadi wapres merupakan tokoh yang memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Ia pun menyebut wapres yang memenuhi syarat, yakni yang tidak berpotensi bermasalah kembali.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat,” katanya.
Terakhir, ia juga menyebut kemampuan memecahkan masalah sebagai syarat wapres pengganti Gibran. Dengan adanya kemampuan tersebut, Doli berharap sosok tersebut dapat ikut membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan arahan presiden.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” ungkapnya.
Partai Amanat Nasional (PAN)
Sama dengan Partai Demokrat, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa PAN tidak akan mengajukan nama cawapres pengganti Gibran.
Ia menekankan, PAN menyerahkan keputusan terkait cawapres kepada Prabowo.
“Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo,” ujar Zulhas, Jumat (13/11), dilansir dari detikNews.
Tak hanya itu, Zulhas juga menyebut Prabowo dapat memilih cawapres manapun yang ia rasa nyaman. PAN pun akan mendukung siapapun yang menjadi cawapres pilihan Prabowo.
“Kita setuju dan kita akan mendukung penuh siapapun yang diajukan siapa pun yang didukung beliau kita akan mendukung penuh,” lanjutnya.
Usai rapat dengan Prabowo di Istana Bogor, Jumat (13/11) malam, Zulhas malah memberi sinyal mendorong kader Gerindra untuk mendampingi Prabowo.
Lihat Juga :
Buka-bukaan Grace Natalie soal Kondisi PSI Usai Ditinggal Giring Cs
PDI Perjuangan
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sementara itu mengatakan usulan wakil presiden baru pengganti Gibran sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden Prabowo.
“Kalau soal nama itu kan yang mengajukan Presiden,” ujar Pacul saat dihubungi, Jumat (13/11).
Pacul sekaligus menegaskan hingga saat ini tak ada pembahasan di internal fraksinya soal tawaran kader PDIP, termasuk Puan Maharani, sebagai cawapres pengganti Gibran yang akan dipilih di MPR.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu, Mas. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” kata Pacul yang juga merupakan Wakil Kedua MPR RI tersebut.
“Kalau toh ada keinginan-keinginan, pasti lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden toh,” imbuhnya.
