KNews.id – Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengaku prihatin atas maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sepanjang 2026, KPK telah menangkap 14 kepala daerah melalui OTT. Angka ini menjadi rekor OTT kepala daerah tertinggi sepanjang sejarah Republik.
“Pilkada langsung yang mahal secara signifikan menyebabkan kepala daerah melakukan KKN. Karena itu, kualitas kepala daerah yang masyarakat pilih secara langsung seringkali meragukan,” ujar Sultan saat menyampaikan sambutan di Konferensi Pemuda Parlemen di Jakarta, Jumat (13/11).
Oleh karena itu, Sultan mengajak bangsa ini merefleksi dan mengevaluasi sistem Pilkada langsung. DPD RI akan berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengembalikan Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Pilkada tidak langsung melalui DPRD juga demokratis dan sesuai asas musyawarah mufakat. Melalui DPRD, masyarakat bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas, dan DPRD bisa mengawasi kinerja kepala daerah secara intensif,” ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan meyakini kepala daerah pilihan wakil rakyat di daerah memiliki kapasitas yang lebih baik. Kepala daerah tersebut mampu menerjemahkan dan mendukung program prioritas pemerintah di daerah.
“Kami percaya Pilkada tidak langsung membuat partai politik merekomendasikan kader-kader terbaiknya sebagai calon kepala daerah. Dengan cara ini, masyarakat mendapat jaminan atas terpilihnya kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapasitas teknokratis,” ujar Sultan.
