KNews.id – Jakarta – Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Prof KH Said Aqil Siroj mendesak para elite politik di Tanah Air segera menghentikan pertikaian yang berkembang belakangan ini. Dia mengingatkan, konflik politik yang berlarut-larut berpotensi memicu perpecahan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Kiai Said menegaskan, politik yang santun dan beradab serta stabilitas sosial merupakan dambaan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, para pemimpin bangsa harus mengedepankan keharmonisan dan menjalankan politik yang berlandaskan kebenaran serta sikap kesatria.
“Sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk perilaku dan dalam segala bentuk kehidupan,” ujar Kiai Said dalam siaran pers LPOI, Rabu (11/11/2026).
Dia juga mengingatkan agar hukum dan peraturan perundang-undangan dijalankan secara adil tanpa pandang bulu. Menurut dia, para pemimpin bangsa harus menjalankan politik adiluhung yang mengedepankan kebenaran dan kekesatriaan.
LPOI, lanjut Kiai Said, mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta stabilitas nasional. Dia meminta pemerintah membersihkan anasir-anasir jahat yang berpotensi merongrong negara dan melakukan tindakan makar.”Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar haram hukumnya,”kata dia.
Dalam menyikapi konflik politik tersebut, Kiai Said menyerukan agar pihak yang bersalah berani mengambil sikap kesatria dengan mengundurkan diri. Dia juga meminta pihak-pihak yang terlibat menghentikan tindakan provokatif yang berpotensi memperbesar pertentangan dan memicu konflik horizontal.
LPOI juga meminta anggota parlemen mengawal dan menegakkan putusan hukum Mahkamah Agung (MA) yang telah bersifat final dan mengikat apabila tidak ada iktikad baik dari pihak terkait untuk mundur. Langkah politik yang diperlukan, menurut dia, harus ditempuh demi menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Kiai Said pun mengingatkan kembali filosofi Jawa “Sopo Salah Seleh”, yang berarti siapa yang bersalah wajib mundur. Prinsip tersebut, menurut dia, harus menjadi pegangan dalam menyelesaikan persoalan politik dengan mengedepankan keadilan, kebenaran, dan sikap kesatria.
Dia berharap seluruh pihak dapat bersikap legawa untuk mengakhiri konflik politik secara baik-baik. Penyelesaian yang elegan juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dengan mengorbankan kepentingan bangsa.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang tidak mendidik, rakyat tidak butuh keserakahan pada kekuasaan, rakyat butuh sandang pangan papan dan kemakmuran yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Menurut Kiai Said, pemerintah dan para elite politik seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, dari penyediaan pendidikan gratis, pemberian rasa aman, penanganan krisis lingkungan dan karhutla, pemberantasan korupsi, hingga pengentasan kemiskinan yang membutuhkan tindakan nyata.
