KNews.id – Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah dari negara apabila mengundurkan diri dari jabatannya dan pemberhentiannya dilakukan dengan hormat. Ketentuan tersebut mengacu pada aturan mengenai pemberian fasilitas rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, dikutip pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Hak Rumah Pensiun Wakil Presiden
Hak mendapatkan rumah dari negara bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam sejumlah regulasi. Ketentuan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam aturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh fasilitas rumah dari negara. Pemberian rumah tersebut hanya dilakukan satu kali kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden.
Hak serupa juga berlaku bagi janda atau duda apabila Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia saat masih menjabat.
Bunyi Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978:
“Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing:
a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya,”.
Dengan demikian, apabila Gibran mengundurkan diri dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, ia tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah dari negara.
Selain mendapatkan rumah pensiun, mantan Wakil Presiden RI juga mendapatkan hak uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok.
“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” bunyi Pasal 9.
Ketentuan Luas dan Lokasi Rumah Pensiun
Terdapat sejumlah ketentuan mengenai rumah yang diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden. Dari sisi luas, tanah untuk rumah pensiun maksimal 1.500 meter persegi. Jika berada di luar wilayah DKI Jakarta, nilai tanahnya harus setara dengan batas yang ditentukan untuk wilayah Jakarta.
Sementara itu, luas bangunan rumah maksimal 1.500 meter persegi. Lokasi rumah juga harus memenuhi sejumlah kriteria. Rumah tersebut harus berada di wilayah Indonesia, mudah dijangkau, mendukung aktivitas keluarga, serta memiliki jaminan keamanan.
Adapun seluruh biaya pengadaan atau pembangunan rumah ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan tersebut mencakup pengadaan tanah, pembangunan rumah, pajak, hingga biaya perawatan. Anggaran penyediaan fasilitas rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Dengan ketentuan tersebut, pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan hak Gibran atas rumah pensiun, sepanjang pemberhentiannya memenuhi ketentuan, yakni dilakukan dengan hormat.
