Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum & Politik)
KNews.id – Jakarta 10 November 2026 – Pengunduran diri Gibran tentu akan mempermudah tehnis penggantiannya yang disyaratkan konstitusi. Sehingga DPR RI tdk perlu dilibatkan, namun nota bene anggota DPR RI pun selebihnya berada pada Tupoksi MPR RI sebagai eks officio sesuai pasal 2 ayat (1) UUD 1945) : “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.”
Oleh karenanya oleh sebab hukum tata negara, seseorang yang dilantik menjadi anggota DPR RI secara otomatis melekat kedudukan dan hak-nya sebagai anggota MPR tanpa perlu melalui pemilihan atau pelantikan terpisah khusus untuk MPR.
Sehingga pola menindaklanjuti andai benar Gibran mundur dari jabatan Wapres RI. Maka implementasi hukumya sekedar formalitas merujuk pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.”
(FHD/NRS)
