KNews.id – Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menjadi pisau bermata dua yang makin mengancam keamanan lintas negara. Indonesia bersama tujuh negara mitra bergerak cepat merapatkan barisan guna membendung potensi penyalahgunaan AI untuk propaganda terorisme, perekrutan anggota ekstremis, hingga kejahatan siber yang kian canggih.
Isu krusial tersebut menjadi sorotan utama dalam Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman.
Dudung memimpin konferensi tingkat kawasan tersebut berdampingan dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke, di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan bergengsi ini dihadiri delegasi dari delapan negara, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam arahannya, Dudung menegaskan bahwa peta ancaman keamanan kawasan hari ini sudah saling terkait satu sama lain, sehingga tidak mungkin lagi dihadapi secara parsial oleh masing-masing negara.
“Ancaman keamanan saat ini semakin saling terhubung dan membutuhkan respons bersama. Melalui Pertemuan ke-7 SRM, Indonesia mendorong penguatan koordinasi regional, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas agar komitmen bersama dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat keamanan dan ketahanan kawasan,” tegas mantan Kasad tersebut.
Para delegasi secara khusus menyoroti cepatnya proses radikalisasi di ruang digital yang menyasar kelompok rentan, terutama generasi muda. Pemanfaatan AI, jaringan pendanaan terorisme terselubung, hingga kemunculan fenomena ekstremisme kekerasan nihilistik (Nihilistic Violent Extremism) menjadi ancaman riil yang harus diantisipasi sejak dini.
Guna menangkal gempuran konten radikal di alam maya, negara-negara peserta menyepakati percepatan penyusunan Online Crisis Notification Protocol serta pembaruan Glossary of Extremist Content Online.
Bahkan, Brunei Darussalam dan Malaysia selaku Ketua Bersama Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) periode 2026–2027 tengah merancang kerangka analisis sentimen regional untuk mendeteksi dini sebaran paham radikal di ruang siber. Di luar isu terorisme, radar keamanan bersama juga mengincar maraknya sindikat scam centres (pusat penipuan daring), perdagangan orang (human trafficking), serta penyelundupan manusia yang kian memprihatinkan.
Penguatan jaringan intelijen regional melalui wadah ASEANAPOL dan Bali Process bakal dioptimalkan demi membongkar rantai kejahatan terorganisasi yang beroperasi melintasi batas negara. Tak cuma berfokus di alam maya, sektor keamanan maritim turut digembleng. Negara-negara kawasan sepakat meningkatkan patroli terkoordinasi dan latihan bersama untuk mengamankan wilayah perairan.
Fokus penindakan menyasar pengerukan ikan secara ilegal (IUU Fishing), kejahatan maritim, hingga perlindungan ekstra terhadap infrastruktur vital bawah laut seperti kabel komunikasi dan pipa energi. Seluruh langkah operasional ini dipastikan tunduk pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan di Jakarta, Indonesia dan Australia ditunjuk bersama untuk memimpin evaluasi menyeluruh atas efektivitas enam tahun perjalanan SOCTPF.
Langkah ini penting untuk memastikan seluruh mekanisme penanggulangan terorisme tetap relevan dan ampuh menjawab tantangan zaman yang kian rumit. Apresiasi tinggi dilayangkan para delegasi atas kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah. Rangkaian Pertemuan SRM berikutnya dijadwalkan bakal digelar di Australia untuk merumuskan langkah operasional susulan.
