KNews.id – Jakarta – Perwakilan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa pihak yang melontarkan tuduhan harus membuktikan pernyataannya. Ia meniru pernyataan yang pernah diucapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik ijazahnya serta ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi sempat menyebut bahwa polemik ijazah tersebut merupakan peristiwa operasi politik yang ditumpangi penumpang gelap.
“Saya mengadopsi apa yang dinyatakan Joko Widodo. Jadi, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan,” kata Ahmad Khozinudin, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (20/10/2026).
Khozinudin mengatakan, pihaknya tidak berkepentingan untuk mengonfirmasi ataupun membantah tuduhan operasi politik. Menurut dia, persoalan tersebut tidak berkaitan langsung dengan langkah hukum yang ditempuh tim advokasinya di Bareskrim Polri.
“Karena langkah hukum yang kami tempuh itu jelas, yakni menindaklanjuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam dua hal sekaligus,” tuturnya.
Langkah pertama, tim advokasi Khozinudin melaporkan dugaan tindak pidana terkait pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Bareskrim Polri.
Terkait pelaporan itu, Khozinudin menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah mengundang pihaknya untuk mengikuti gelar perkara pada Rabu, 21 Oktober 2026, terkait laporan tersebut.
“Alhamdulillah, kami informasikan kepada seluruh rakyat, besok, Rabu 21 Oktober 2026, Bareskrim Mabes Polri mengundang kami untuk melakukan gelar perkara berkaitan dengan laporan kami,” ujarnya.
Langkah kedua, tim advokasi Khozinudin menempuh jalur konstitusional terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Khozinudin merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.
“Pertimbangan MK telah menegaskan bahwa Gibran tak memiliki ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah diploma atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disejajarkan atau menjadi objek penyetaraan,” ucap pungkasnya.
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik hingga ‘Penumpang Gelap’
Jokowi menanggapi kembali polemik tuduhan ijazah palsu yang menyeret namanya serta isu terkait Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai polemik tersebut berkaitan dengan operasi politik yang berpotensi menurunkan reputasi politik seseorang.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (16/10/2026).
Ia mengatakan, isu tersebut bukan hal baru dan menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Jokowi menyebut, adanya ‘penumpang gelap’ yang ikut menunggangi polemik sehingga persoalan tersebut semakin ramai diperbincangkan publik.
Penumpang gelap adalah istilah kiasan untuk pihak yang memanfaatkan suatu situasi, konflik, atau isu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dalam konteks polemik ijazah, istilah ini digunakan Jokowi untuk menyebut pihak yang diduga menunggangi isu tersebut demi tujuan tertentu, termasuk memengaruhi reputasi politik.
Namun, istilah tersebut merupakan pernyataan atau penilaian Jokowi dan tidak otomatis membuktikan adanya agenda tersembunyi dari pihak tertentu.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi.
Menurut dia, polemik yang terus berkembang itu bisa saja menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi politik figur tertentu.
“Ya bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Jokowi tidak merinci siapa pihak yang dimaksud sebagai penumpang gelap maupun siapa yang diduga berada di balik operasi politik tersebut.
