KNews.id – Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung gagasan pemberian pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar menghitung kebutuhan anggarannya secara matang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Muzani menilai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi merupakan gagasan yang baik dan patut didukung.
“Ya saya kira gagasan dan pandangan pemberian pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi adalah sebuah gagasan yang sangat mulia, sangat baik, dan sangat luar biasa. Kami menyambut gagasan itu dengan bagus, dengan gembira, dan kami mendukung gagasan itu dengan luar biasa,” ujar Muzani di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).
Meski demikian, Muzani mengingatkan kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut tidak sedikit. Karena itu, pemerintah perlu menghitung kemampuan anggaran sekaligus merancang mekanisme implementasinya.
“Hanya saja saya kira harus dihitung pembiayaan, karena biaya untuk gagasan itu tidak besar tidak kecil, cukup besar, sehingga perlu dipikirkan implementasinya. Tapi sebagai sebuah gagasan, itu luar biasa, luhur betul itu. Dan saya setuju, kita harus support dan dukung,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan redesain anggaran pendidikan 2027 untuk menyesuaikan dengan rencana pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan alokasi anggaran pendidikan pada 2027 berada di kisaran lebih dari Rp800 triliun. Namun, pemerintah belum menetapkan besaran anggaran yang secara khusus akan dialokasikan untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis.
Suahasil menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti pembahasan desain pendidikan nasional bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
“Ini kan desain besar yang kita cari, desain besar pendidikan Indonesia. Itu diarahkan, didiskusikan. Sekarang lagi dijelaskan oleh Pak Mendikdasmen,” kata Suahasil kepada wartawan.
Menurut Suahasil, anggaran pendidikan dalam APBN ditetapkan sebesar 20 persen. Untuk 2027, porsi tersebut disebut mencapai lebih dari Rp800 triliun.
Pemerintah kini membahas kembali desain penggunaan anggaran tersebut, termasuk pembagian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.
“Kalau APBN kan selalu 20 persen untuk pendidikan. Seperti tahun depan Rp800 triliun lebih. Bagaimana mendesainnya? Berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu. Ini diberi arahan, lakukan redesain. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” ujarnya.
Redesain anggaran dilakukan karena pemerintah masih menghitung kebutuhan pembiayaan secara rinci untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah juga perlu menentukan sumber pembiayaan serta pembagian anggaran di masing-masing sektor.
Adapun angka lebih dari Rp800 triliun yang disebut Suahasil merupakan keseluruhan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan porsi 20 persen APBN. Angka tersebut belum berarti seluruhnya akan digunakan khusus untuk membiayai program pendidikan gratis.
