KNews.id – Jakarta 26 September 2026 Langkah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan delapan pendekatan analitik (use case analytic) dinilai menjadi sinyal positif bagi pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Integrasi data terpadu yang diusung DSI merupakan tonggak penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan dalam tata kelola ekspor batu bara, kelapa sawit (CPO), hingga feronikel, sehingga mampu mengoptimalkan potensi penerimaan negara.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, komitmen DSI yang mengambil peran sebagai single data integrator dalam rantai pasok ekspor komoditas strategis, sangat penting. Selama ini, layanan data untuk aktivitas ekspor terserak, dari Kementerian Perdagangan dengan INATRADE, Ditjen Bea dan Cukai melalui Customs Excise Information System and Automation, (CEISA) serta lainnya.
“Skema integrasi data dan pengawasan ini selain membuat alur informasi lebih efisien, potensi terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekspor komoditas sumber daya lam strategis dapat diminimalisir, sehingga peningkatan tata kelola ekspor sesuai mandat yang melekat pada DSI akan lebih baik,” ujar Herry Gunawan, di Jakarta, Sabtu (26/09/2026).
Skema operasional yang dikembangkan DSI juga dinilai sejalan dengan best practices internasional, seperti sistem TradeNet di Singapura dan Automated Commercial Environment (ACE) di Amerika Serikat. Kedua sistem terpadu tersebut terbukti efektif meningkatkan visibilitas transaksi perdagangan secara transparan, menekan biaya logistik, serta menutup celah manipulasi nilai ekspor secara signifikan.
“TradeNet dan ACE ini memperlihatkan bagaimana integrasi antarlembaga dan digitalisasi prosedur dapat mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan perdagangan lintas negara,” ungkapnya.
Keputusan DSI untuk tidak mengambil alih kewenangan regulasi kementerian/lembaga maupun menggantikan posisi pelaku pasar juga dinilai sudah sangat tepat. Dengan menempatkan diri sebagai penyedia visibilitas data dan pengidentifikasi ketidaksesuaian transaksi, DSI justru memperkuat fungsi pengawasan regulator tanpa menciptakan tumpang tindih aturan yang dapat menghambat arus barang.
“Rekonsiliasi data secara komprehensif, seperti mencocokkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bill of Lading hingga catatan impor negara tujuan via data UN Comtrade dan ASEAN Single Window untuk tujuan ASEAN merupakan langkah pembuktian yang tepat. Langkah ini diproyeksikan memberikan dampak positif yang nyata terhadap penerimaan kas negara,” ungkapnya.
Kendati demikian, Herry memberikan catatan agar efektivitas pengawasan di lapangan semakin optimal. DSI diingatkan untuk tidak hanya menggantungkan analisis data pada laporan atau sertifikat dari Lembaga Surveyor semata, mengingat dokumen administratif tetap memiliki kerentanan terhadap potensi kelalaian maupun manipulasi operasional.
Pihaknya menambahkan bahwa sebagai solusinya, DSI didorong untuk menyusun dan menerapkan mekanisme pengecekan kesesuaian kode Harmonized System (HS Code) barang secara acak (random checking) di lapangan.
“Langkah audit acak yang mengombinasikan pengujian laboratorium kredibel dan inspeksi fisik berbasis sampel tanpa pemberitahuan ini penting untuk menciptakan efek jera serta mencegah praktik manipulasi klasifikasi atau kategori kode HS demi menghindari tarif bea keluar,” ungkap Herry.
Selain itu, sinergi integrasi data DSI perlu terhubung secara real-time dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) milik Bank Indonesia agar setiap temuan anomali data dapat langsung ditindaklanjuti secara cepat.
NEXT Indonesia Center meyakini, kombinasi antara pendekatan analitik terpadu dan pengawasan acak di lapangan akan menekan kebocoran devisa hingga tingkat minimum, sekaligus mewujudkan kedaulatan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam yang transparan serta berkelanjutan.
(FHD/NRS)
