KNews.id – Jakarta – Nilai tukar rupiah kembali mendapat tekanan hingga mendekati level psikologis Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip Bloomberg, Jumat (25/9/2026) pukul 14.15 WIB, rupiah berada pada level Rp 17.913 per dolar AS. Pengamat mata uang Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari eksternal, tekanan terutama berasal dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury, serta kenaikan harga minyak yang kembali memicu kekhawatiran terhadap inflasi.
“Pelemahan rupiah bukan hanya karena suku bunga The Fed, tetapi juga dipengaruhi kombinasi suku bunga AS, yield dan ekspektasi kebijakan The Fed ke depan,” ujar Lukman, Jumat (25/9/2026).
Menurut Lukman, kondisi tersebut membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, masih cukup besar. Pergerakan rupiah pun tidak hanya ditentukan oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI), tetapi juga perkembangan pasar keuangan global. Dari sisi domestik, pergantian menteri keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara turut memengaruhi sentimen investor. Pasar masih mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Sebelumnya, muncul kekhawatiran terkait defisit anggaran, belanja pemerintah, serta kredibilitas fiskal. Meski demikian, Lukman menilai faktor tersebut hanya menjadi tambahan tekanan terhadap rupiah, bukan yang utama. Lukman menilai pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa disiplin fiskal dan batas defisit tetap terjaga. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah tekanan terhadap rupiah semakin besar.
Dari sisi moneter, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% dinilai belum cukup untuk meredakan tekanan rupiah. Pasalnya, sumber tekanan saat ini lebih banyak berasal dari faktor eksternal.
BI tetap mengoptimalkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menarik aliran modal asing. Menurut Lukman, kondisi tersebut bukan berarti kebijakan bank sentral tidak efektif. Namun, ruang kebijakan moneter saat ini menghadapi tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi AS dan harga minyak dunia.
Lukman menilai intervensi saja tidak cukup untuk mendorong pemulihan rupiah secara berkelanjutan. Stabilitas rupiah juga membutuhkan perbaikan arus modal asing, stabilisasi pasar saham dan obligasi domestik, serta meredanya tekanan dari dolar AS, yield US Treasury, dan harga minyak.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga kredibilitas dan kepastian kebijakan fiskal sekaligus memperkuat koordinasi dengan BI. Komunikasi kebijakan yang jelas kepada pasar juga penting agar investor dapat melihat arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih pasti.
Pelemahan rupiah terjadi ketika pasar mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah seusai pergantian menteri keuangan. Suahasil Nazara dilantik sebagai menteri keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, mengatakan perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap prospek perekonomian Indonesia. Menurut dia, pergantian menteri keuangan dalam situasi yang tidak biasa berpotensi memunculkan sikap hati-hati dari investor karena pasar masih membaca arah kebijakan fiskal pemerintah.
“Pelaku pasar cenderung mengambil sikap wait and see dengan menahan aktivitas dan aliran dana sambil menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah,” jelas Imamudin, Kamis (24/9/2026).
Imamudin menilai pelemahan rupiah tidak dapat dilepaskan dari faktor domestik dan global. Pergantian pejabat fiskal hanya menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar. Ia menjelaskan, market confidence atau kepercayaan pasar mencerminkan keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondisi makroekonomi dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas perekonomian.
“Ketika muncul ketidakpastian terhadap arah kebijakan, kepercayaan pasar bisa menurun. Dampaknya, pasar menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Selain kondisi dalam negeri, rupiah juga menghadapi tekanan dari perkembangan ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Asia Barat, termasuk dinamika di kawasan Selat Hormuz, turut meningkatkan ketidakpastian terhadap harga minyak dunia dan sentimen investor. Pasar juga mencermati kebijakan moneter Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 22–23 September 2026.
Menurut Imamudin, pemerintah perlu memberikan kepastian melalui komunikasi kebijakan yang konsisten. Langkah strategis terkait investasi, pengendalian inflasi, kepastian hukum, reformasi birokrasi, hingga keberlanjutan program pemerintah perlu disampaikan secara jelas.
Pemerintah juga dinilai perlu mengomunikasikan perkembangan ekonomi, seperti kinerja ekspor, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penyelamatan aset negara, serta pemberantasan korupsi.
“Informasi mengenai langkah-langkah strategis pemerintah perlu disampaikan agar pasar merasa lebih tenang dan memiliki keyakinan terhadap kondisi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
