KNews.id – Jakarta – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan keprihatinannya soal Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang tak bisa hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB buntut penolakan visa dari Amerika Serikat.
Erdogan melontarkan pernyataan itu saat pidato di sesi debat umum (general debate) di markas PBB, New York, Selasa (22/9).
“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa prihatin saya mengenai satu hal: Presiden Negara Palestina yang terhormat-yang diakui secara resmi oleh sebagian besar negara anggota-Bapak Mahmoud Abbas, tidak bisa hadir di ruangan ini selama dua tahun berturut-turut,” kata Erdogan.
“Ketidakadilan terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini melukai hati nurani,” imbuh dia.
Erdogan lantas mengatakan meski Abbas tak bisa hadir secara langsung, Turki akan terus menjadi suara bagi Palestina, seperti yang sering mereka lakukan selama ini.
Dia lalu meminta komunitas internasional yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera melakukannya.
“Oleh karena itu, saya sekali lagi menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka,” ujar dia.
Turki merupakan salah satu negara yang mendukung penuh perjuangan dan kemerdekaan Palestina. Mereka juga tak segan mengecam tindakan keji Israel terhadap warga di Palestina.
Saat Israel meluncurkan agresi di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu, Turki mengutuk keras pemerintahan Benjamin Netanyahu. Negara ini sampai memutus hubungan dagang dengan Israel.
Di forum-forum internasional, Erdogan juga kerap mengarusutamakan isu Palestina agar tak dilupakan dunia.
Keprihatinan Erdogan soal Abbas muncul usai Amerika Serikat menolak visa masuk Presiden Palestina ini untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB selama dua tahun berturut-turut.
Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan Otoritas Palestina dan organisasi-organisasi lain “gagal melakukan reformasi.”
Mereka menuduh Palestina melanggar undang-undang AS seperti menargetkan Israel di organisasi-organisasi internasional, mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina, memberikan tunjangan kepada teroris, atau menggunakan kekerasan.
“Sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka melakukan reformasi, yang bertentangan dengan komitmen mereka kepada Amerika Serikat, serta aktivitas mereka yang terus berlangsung dan merusak prospek perdamaian, Amerika Serikat akan memperpanjang sanksi yang menolak pemberian visa kepada anggota PLO dan pejabat Otoritas Palestina,” demikian pernyataan Kemlu AS.
