KNews.id – Jakarta – Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui AS kekurangan amunisi karena perang melawan Iran.
Dalam laporan wajib pertama yang disampaikan kepada Kongres, militer AS menyatakan bahwa antara 28 Februari hingga 30 Juni, Operasi Epic Fury (OEF) menelan biaya sekitar US$33,4 miliar atau setara Rp590 triliun, dengan US$22,3 miliar (Rp394 triliun) di antaranya dihabiskan khusus untuk amunisi yang telah digunakan.
Laporan tersebut mencatat bahwa “penggunaan amunisi dalam OEF telah menyebabkan kekurangan pada inventaris strategis dan mengungkap hambatan dalam basis industri untuk pasokan ulang amunisi.”
Selain itu, militer AS juga mengakui bahwa tidak sedikit pesawat tempur termasuk nirawak yang hancur akibat perang melawan Iran, dikutip dari AFP.
Laporan itu merinci kerugian yang dialami armada Amerika termasuk hancurnya empat pesawat F-35, kerusakan satu pesawat F-35, kerusakan tujuh pesawat tanker KC-135, serta hancurnya hingga 30 pesawat nirawak (drone) MQ-9 Reaper.
Meski demikian, Presiden AS Donald Trump berulang kali menepis kekhawatiran mengenai menipisnya persediaan senjata selama enam bulan perang di Timur Tengah. Baru beberapa pekan lalu ia menyatakan bahwa AS memiliki amunisi dalam jumlah yang “praktis tak terbatas.”
Pada Senin, Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social miliknya, yang kembali menegaskan bahwa AS sedang memproduksi “senjata yang lebih canggih dan unggul dibandingkan masa mana pun dalam sejarah kita.”
Laporan CNN sebelumnya mengungkap kekurangan rudal kendali jarak jauh dan pencegat pertahanan udara telah memengaruhi strategi Trump dalam konflik dengan Iran. Laporan itu menyebutkan pula bahwa militer AS telah “menggunakan hampir 80%” dari stok pencegat THAAD miliknya.
Selama 24 jam pertama perang melawan Iran, Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan AS menyerang lebih dari 1.000 target dan tidak lagi melakukan serangan berskala besar seperti itu dalam beberapa bulan terakhir.
Laporan tersebut mencatat bahwa “serangan Iran merusak dan menghancurkan ratusan bangunan serta struktur di pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, UEA, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Yordania selama konflik berlangsung.”
Namun, laporan itu tidak memasukkan biaya-biaya tersebut ke dalam estimasi biaya total, dengan alasan belum jelas apakah semua pangkalan itu akan dibangun kembali atau siapa yang akan menanggung biayanya.
