KNews.id – Jakarta – Danantara Indonesia buka suara soal peranannya terhadap kesinambungan fiskal pemerintah. Dividen BUMN yang sebelumnya telah dialihkan dari APBN ke Danantara sejak 2025 lalu diharapkan tidak diambil lagi dalam jangka waktu dekat. Untuk diketahui, pemerintah menyebut adanya pembahasan soal pengalihan sebagian dari keuntungan Danantara ke APBN.
Belakangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penyerahan Rp120 triliun dari keseluruhan keuntungan Danantara ke APBN 2026.
Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, kontribusi dividen BUMN ke PDB sebelum adanya Danantara hanya sekitar 4%. Kontribusinya jauh lebih kecil dari penerimaan perpajakan maupun sejumlah jenis PNBP seperti royalti, yang diestimasi sekitar 20%.
Menurutnya, perlu diingat juga bahwa suatu SWF ditujukan untuk menjadi simpanan generasi berikutnya. Untuk itu, dividen yang dihasilkan harusnya menjadi tabungan masa depan.
Pandu mengibaratkan dividen BUMN yang dikelola Danantara ini layaknya anak berumur 1,5 tahun. ‘Tabungan’ atau ‘investasi’ yang diberikan ke anak tersebut harusnya belum bisa diambil buahnya.
“Untuk perusahaan yang masih sangat muda, it takes sebenarnya satu dekade lebih. Baru setelah satu dekade sebaiknya baru bisa mulai ada semacam dividend policy. Kalau diambil sekarang, sayang. That means, ada satu, on the very short term mungkin ada kekurangan,” jelasnya pada siniar Bisnis Indonesia, Broadcash, yang direkam belum lama ini, dikutip Jumat (28/8/2026).
Pandu tidak menampik Danatara sebagai perusahaan berjalan dengan baik. Namun, dia berharap agar momentum ini tidak dikorbankan untuk kebutuhan jangka pendek.
“Jangan sampai momentum yang lagi baik ini, mungkin karena kebutuhan yang sangat short term, dikorbankan untuk nanti masa depan yang seharusnya bisa lebih baik lagi. Itu kan pilihan,” ujarnya.
Menurut Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) ini, opsi yang lebih baik adalah meningkatkan rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio. Dalam hal ini, rasio tersebut tercatat turun hingga di bawah 10% atau 9,31% pada 2025.
Sementara itu, pemerintah menargetkan outlook penerimaan perpajakan 2027 Rp2.908 triliun atau 10,4% terhadap PDB. Target ini lebih tinggi dari outlook 2026 yakni penerimaan perpajakan Rp2.631,3 triliun atau estimasi tax ratio sebesar 10,38% terhadap PDB.
Rasio penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang lebih besar, terangnya, bakal berkontribusi lebih signifikan dibandingkan dengan penerimaan dividen BUMN.
“Memang saya suka filosofi ‘bayi’ tadi sih. Kalau misalkan dividen nanti ujungnya juga tetap diminta, kira-kira seberapa besar sih yang harus [diberikan]? Saya serahin balik ke ‘bapaknya’ ya. Mungkin ibu meminta saya serahin balik ke bapak. Kami kan hanya seorang anak aja. Tentunya masukan yang saya ingat dari bapak adalah tolong diinvestasi ulang dulu selama 5-10 tahun ke depan,” ujarnya.
Adapun pada Jumat (28/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden telah memerintahkan Danantara untuk menyerahkan Rp120 triliun ini kas APBN. Bendahara Negara masih menunggu kapan Danantara akan mengirimkan dana tersebut.
“[Sudah] enggak dibahas. Sudah dipastikan. Tinggal ditentukan kapan dia [Danantara] mau ngirim. Sekitar Rp120 triliun, yang diputuskan oleh Presiden,” jelasnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Purbaya pun menyambut positif keputusan Kepala Negara ini, lantaran secara tidak langsung menunjukkan bahwa Danantara telah mencatatkan kinerja positif. Sebab, sebelum era Danantara, BUMN perbankan maupun nonperbankan menyetor Rp80 triliun sampai Rp90 triliun ke kas negara.
Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara (jabatan Menteri Keuangan) ini turut menyampaikan bahwa Presiden sudah mempertimbangkan kebutuhan investasi Danantara sebelum memberi keputusan.
“Yang jelas dilaporkan ke Presiden untung [Danantara] tumbuh besar. Pak Rosan [CEO Danantara] bilang untungnya sekian, Pak Presiden bilang ‘Sebagian taruh dong di pemerintah’. Pak Rosan setuju, ya keluarnya Rp120 triliun,” jelasnya.
