KNews.id – Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan adanya “percepatan” pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 merupakan bentuk provokasi politik. Pernyataan itu dapat mengganggu stabilitas demokrasi.
“Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,” ujar Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pipin menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh mekanisme konstitusional dalam mengatur masa jabatan presiden. Sehingga, mandat rakyat yang diterima Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin hingga 2029 wajib dihormati dan tidak boleh diganggu oleh narasi politik sesaat.
Terkait keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang berada di samping Budi Arie dalam rekaman video yang beredar, PKS meminta penjelasan terbuka agar isu tersebut tidak menjadi bola liar di tengah publik.
PKS mengimbau Jokowi juga menyampaikan pernyataan merespons Budi Arie. Hal ini dimaksudkan agar tidak diseret dalam spekulasi yang memicu tanda tanya masyarakat.
“Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, mengapa wacana ‘percepatan’ ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu? Karena itu, kalau memang hanya pendapat pribadi Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi menjelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bola liar,” ujar Pipin.
Lebih lanjut, Pipin memastikan PKS tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo agar dapat bekerja secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, sembari tetap menjaga fungsi kontrol secara kritis dan konstruktif hingga 2029.
Menurutnya, saat ini seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan ruang kepada Presiden Prabowo untuk bekerja menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta menjalankan program-program pemerintahan yang telah menjadi mandat rakyat.
“Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029. Pemerintah harus diberi kesempatan untuk bekerja. Jangan justru diganggu dengan wacana-wacana politik mengenai percepatan kekuasaan,” ujar Pipin.
Ia menambahkan, dukungan tersebut tidak berarti PKS kehilangan sikap kritis. Pemerintah tetap harus dikawal agar kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan konstitusi.
“Mendukung pemerintah bukan berarti membiarkan pemerintah tanpa kontrol. Kami akan tetap kritis dan konstruktif dan menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, kami menolak setiap wacana yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan demokrasi,” ujar Pipin.
Pipin mengingatkan seluruh elite politik agar lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan provokasi. Rakyat ingin pemerintah bekerja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat. Mari kita kawal Presiden Prabowo sampai 2029, bukan sibuk membuat skenario pergantian kekuasaan sebelum waktunya,” ucap Pipin.
