KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berseloroh mengenai ritme kerja di Kabinet Merah Putih yang tidak pernah ada liburnya. Kondisi tersebut kata Prabowo merupakan bagian dari risiko pengabdian.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka acara peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026) siang.
“Memang di kabinet merah putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan Itu risiko, risiko pengabdian,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, meskipun tanggal merah pada kalender yang artinya hari libur, pemerintah tetap bekerja dengan melakukan peluncuran PLTS 100 GWp.
“Selamat bekerja. Hari ini hari penting. Walaupun libur, walaupun Maulid Nabi, kita berjuang untuk rakyat kita,” katanya.
Prabowo berseloroh apabila ada pejabat yang tidak sanggup mengikuti ritme kerja pemerintahan yang ia pimpin, dipersilahkan untuk mundur. Kata Presiden, masih banyak orang yang mau masuk kabinet.
“Yang tidak sanggup, boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara,” kata Prabowo lalu tertawa.
Pembangunan PLTS
Agenda groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali menjadi tanda dimulainya pembangunan infrastruktur PLTS sebesar 5,3 Gigawatt secara nasional. Khusus untuk kawasan Bali, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 1.000 Megawatt beserta fasilitas baterai penyimpanan.
Proyek transisi energi hijau tersebut ditargetkan tidak hanya mendorong swasembada energi. Proyek tersebut juga disebut akan memberikan dampak positif yang masif bagi ekonomi masyarakat dan postur keuangan negara.
“Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama.
Inisiatif pembangunan PLTS 100 GWp dengan total estimasi investasi mencapai 73 miliar Dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun ini merupakan eksekusi langsung dari pidato pengantar RAPBN Presiden Prabowo.
Megaproyek ini dirancang secara berkesinambungan untuk menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun dan menyelamatkan devisa negara dengan mengurangi impor BBM jenis solar.
