KNews.id – Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya berpotensi tidak lagi bisa membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempelajari sistem untuk menerapkan pembatasan tersebut. Penerapannya tidak dilakukan dalam waktu dekat, tetapi dapat diterapkan secara bertahap setelah sistem dinilai siap.
“Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
1. Subsidi Pertalite dinilai masih salah sasaran
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan dengan Purbaya dilakukan untuk mencari pola penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
Menurut Bahlil, sebagian subsidi selama ini masih dinikmati masyarakat yang tidak seharusnya menerima. Pertalite menjadi salah satu contoh karena masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih mendapatkan subsidi.
“Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri (Purbaya),” ujar Bahlil.
2. Desil 9-10 bisa menggunakan Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya
Purbaya menjelaskan sistem yang sedang diuji Pertamina dapat digunakan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi berdasarkan kelompok kesejahteraan. Dalam skema yang sedang dipelajari, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dapat dibuat tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Mereka kemudian harus membeli Pertamax atau BBM nonsubsidi lainnya.
“Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain,” papar Purbaya.
3. Pembatasan juga pertimbangkan jenis kendaraan
Bahlil mengatakan pembatasan subsidi nantinya juga berkaitan dengan jenis kendaraan. Dia mencontohkan kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
“Nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi,” kata Bahlil.
