KNews.id – Jakarta – Isu pergantian Kapolri yang kini dijabat Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengemuka dan memicu berbagai respons. Kabar pergantian jabatan pucuk pimpinan Polri ini, muncul setelah isu adanya Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri yang dikirim ke DPR.
Penelusuran Tribunnews, isu pergantian Kapolri sebelumnya pernah mencuat pada Juli 2026 setelah adanya aksi kelompok mahasiswa yang mendorong Presiden melakukan reformasi Polri. Pada peringatan HUT ke-80 Polri, Rabu (1/7/2026) lalu, aliansi BEM UI menggelar aksi bertajuk #MatinyaReformasiPolri dan menyampaikan kritik terhadap kinerja serta kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara.
Selain itu, isu pergantian Kapolri kembali mencuat di tengah berbagai dinamika yang melibatkan institusi penegak hukum. Sorotan hubungan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mencuat, setelah munculnya penanganan perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Memasuki bulan Agustus 2026, isu pergantian Kapolri kembali mencuat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus(Bappisus) dan pimpinan DPR RI pun memberikan penjelasan kabar tersebut. Menurut Kepala Bappisus, Aris Marsudiyanto, menjelaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal biasa dalam tata kelola pemerintahan.
Ia pun meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tidak berspekulasi lebih jauh.
“Tunggu tanggal waktunya, jabatan di dunia pasti akan di ganti, tidak ada yang tidak diganti.”
“Tinggal waktunya tergantung presiden,” katanya, dikutip dari Kanal YouTube Kompas TV pada Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, DPR membantah adanya surat perintah presiden terkait pergantian Kapolri.
Ketua Komisi III DPR: Tidak Benar Ada Surpres Pergantian Kapolri
Komisi III DPR menepis isu Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri diterima Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa tidak benar ada Surpres kepada DPR RI.
“Saya Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden pada DPR RI yang berisi tentang pergantian kapolri,” ucapnya dalam video yang diunggah Habiburokhman di akun pribadi Instagramnya, @habiburokhmanjkttimur, Rabu ini.
Habiburokhman mengajak publik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kami menghimbau pada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” imbuhnya. Polisi Gerindra tersebut, mengaku sudah mengecek soal informasi Surpres Presiden yang beredar.
“Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR telah mengecek kepada pihak terkait di Istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden (0:37) terkait pergantian kapolri tersebut.”
“Jadi, saya pikir spekulasi terkait Surpres tersebut baiknya disudahi,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR: Kagak Ada
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia membantah kabar adanya rencana penggantian Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ahmad Sahroni menegaskan hingga saat ini belum ada surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri yang diterima DPR.
Menurutnya, kabar yang beredar masih sebatas isu dan belum ada langkah resmi dari pemerintah.
“Kagak ada. Ya kalau kalian udah tahu ya kalian munculin aja. Orang kita enggak ada, sama sekali belum ada,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Lebih lanjut, ia juga membantah adanya pembahasan antara pimpinan DPR dan pemerintah terkait pergantian Kapolri.
Menurutnya, hingga kini belum ada sikap resmi pemerintah mengenai isu tersebut.
“Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya, pasti gua jawab. Masalahnya belum ada,” katanya.
Meski demikian, Sahroni memaklumi bila muncul isu mengenai pergantian Kapolri.
Menurutnya, hal itu tak terlepas dari lamanya Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai pimpinan Polri.
