KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melempar isyarat untuk memangkas anggaran pertahanan. Dalam acara Panen Raya Bersama TNI di Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026) lalu, Prabowo menyebutkan bahwa bisa saja anggaran pertahanan dikurangi demi menghilangkan kemiskinan.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo, Jumat pekan lalu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut sifatnya baru kemungkinan.
“Ya kan kemungkinan ya, kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang apa namanya, dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan,” kata Prasetyo.
Prasetyo pun menyebutkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih aman. Mensesneg memastikan, pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan agar anggaran terus optimal.
“Tetapi hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah ya fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga ya berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga,” ujar dia.
Purbaya siap memangkas, jika…
Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pemangkasan anggaran pertahanan akan menjadi opsi jika kondisi fiskal sedang tertekan.
“Belum. Tapi kita begini, hitungan anggaran pos-nya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas,” ucap Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Purbaya menilai kondisi tersebut belum akan dilakukan. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih aman. “Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” ujar dia.
Adapun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai bahwa isyarat memangkas anggaran pertahanan itu merupakan bagian dari strategi negara.
“Setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, kepada Kompas.com, Senin (20/7/2026).
Rico menilai, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Menurut dia, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pertahanan tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga nirmiliter.
“Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional,” ujar Rico.
