KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp 240 triliun telah tersedia. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal anggaran, melainkan memastikan pelaksanaan program berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Bukan Rp 300 miliar, Rp 240 triliun. Kok Anda mengecil-ngecilkan amat programnya? Ini program besar. Ini Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” kata Purbaya di Yogyakarta, Kamis (15/7/2026).
Purbaya menjelaskan, pembayaran pokok dan bunga pinjaman akan dilakukan pemerintah secara bertahap selama enam tahun, seiring bertambahnya jumlah koperasi yang mulai beroperasi. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 40 triliun per tahun.
“Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” tegasnya.
Selain menanggung cicilan pinjaman, pemerintah juga akan membantu biaya operasional awal koperasi, termasuk pelatihan dan gaji pegawai selama sekitar satu hingga dua tahun pertama agar koperasi mampu berdiri sendiri setelahnya.
Purbaya optimistis Kopdes Merah Putih memiliki prospek bisnis yang baik. Hal itu karena pemerintah telah memutuskan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui jaringan koperasi tersebut.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsilah, harusnya sih aman,” ujar Purbaya.
Pengadaan mobil pikap
Terkait isu dugaan markup pengadaan mobil pikap untuk Kopdes yang belakangan ramai diperbincangkan, Purbaya mengatakan, pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan dan belum ditemukan adanya permasalahan.
Meski demikian, ia memastikan setiap program dengan nilai anggaran besar akan tetap diawasi secara ketat melalui pemeriksaan acak ataupun audit mendalam.
“Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu per satu secara detail, jadi kita bukan untuk mengganggu, tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi,” tutupnya.
