KNews.id – Jakarta – Indonesia mulai berancang-ancang mengembangkan nuklir untuk menambah kapasitas listrik dalam negeri. Rusia digaet. 20 Tahun lalu, 1 Desember 2006, Indonesia meneken perjanjian dengan Rusia tentang kerja sama penggunaan energi atom secara damai.
Dalam sebulan ini, dinamika rencana pengembangan nuklir untuk setrum dalam negeri mengemuka, diawali kunjungan bos perusahaan nuklir Rusia. Direktur Jenderal Perusahaan Negara Rosatom (perusahaan energi atom) Rusia, Alexey Likhachev, mengunjungi Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 12 Mei 2026.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN, dan Ketua DPD RI Sutan Bachtiar Najamudin.
Kedua pihak membahas bidang-bidang kerja sama Rusia-Indonesia yang menjanjikan dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengembangan proyek tenaga nuklir, infrastruktur nuklir, pelatihan personel, dan aplikasi teknologi nuklir di luar sektor energi.
Rosatom menyebut rencana ini menjadi tujuan ambisus Indonesia.
“Saat ini, Indonesia telah menetapkan tujuan yang ambisius untuk pengembangan energi nuklir, dan oleh karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga pembentukan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan personel nasional, munculnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” tulis pihak Rosatom dalam keteragannya.
Rosatom menyatakan siap menawarkan kepada Indonesia pendekatan komprehensif untuk pengembangan program nuklir nasionalnya, termasuk solusi tenaga nuklir skala besar, dan proyek yang melibatkan reaktor modular kecil dan unit pembangkit listrik terapung.
Para pihak juga memberikan perhatian khusus pada integrasi energi nuklir ke dalam sistem tenaga listrik Indonesia, dengan mempertimbangkan kekhususan geografis negara kepulauan tersebut.
Alexey Likhachev juga mengunjungi Badan Riset dan Inovasi (BRIN) di Jakarta pada 13 Mei 2026.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN ditugaskan untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan Rosatom mengenai pengembangan teknologi nuklir yang sudah dirintis sejak 2006.
“Penguasaan teknologi nuklir memang mutlak, namun pelibatan disiplin ilmu sosial sangat krusial. Pendekatan sosiologis ini vital untuk memetakan tingkat penerimaan publik, memitigasi dampak sosial-ekonomi. Di samping itu juga untuk memastikan bahwa setiap tahap penjajakan energi nuklir di Indonesia berjalan secara transparan, aman, dan humanis,” jelas Arif.
Rencana dibawa ke Kazan, Rusia
Rencana pengembangan nuklir untuk listrik, alias Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) disepakati dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia dan Rusia yang berlangsung di Kazan, Kamis (14/5/2026).
“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot, dikutip dari Antara, Kamis (14/5/2026).
Perkembangan terbaru, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Rusia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) menandai 35 tahun kemitraan ASEAN-Rusia di Kazan. Pelbagai hal disepakati antara pihak Indonesia dan Rusia, soal PLTN menjadi salah satunya.
PLTN terapung di atas kapal, 500 Megawatt
Indonesia tengah menjajaki rencana pembangunan armada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung dengan perusahaan industri nuklir milik Rusia, Rosatom. Direktur Utama Rosatom Alexey Likhachev menyatakan penjajakan komersial ini menindaklanjuti ketertarikan besar dari pemerintah Indonesia terhadap pemanfaatan teknologi nuklir dalam transisi energi.
“Indonesia menunjukkan ketertarikan yang sangat besar pada teknologi nuklir. Atas undangan Presiden (Prabowo) Subianto, delegasi besar Rosatom mengunjungi Indonesia beberapa minggu lalu,” ujar Likhachev di sela KTT ASEAN-Rusia.
Menurut Likhachev, bagi Indonesia yang memiliki karakter geografis dengan didominasi wilayah kepulauan dan garis pantai yang panjang, pembangkit energi dengan menempatkan reaktor nuklir di atas kapal maupun tongkang menjadi lebih relevan dan efisien dibandingkan jika membangun infrastruktur pembangkit listrik konvensional di darat.
Pelaku bisnis akan turut diajak bekerja sama mewujudkan rencana itu. Sebelumnya pada 14 Juli 2026, Wamen ESDM Yuliot menjelaskan rencananya PLTN akan ada dua unit dengan total kapasitas 500 Megawatt.
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” kata Yuliot.
