KNews.id – Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Jika usulan tambahan anggaran ini tidak disetujui, menurut dia, akan sangat berdampak ke masyarakat.
“Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur jika usulan tambahan Rp 22,49 triliun tidak dapat terpenuhi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Gus Ipul, dalam rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dia menuturkan, pagu indikatif Kementerian Sosial tahun 2027 sebesar Rp 84,71 triliun. Namun, ia menegaskan, angka itu secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat Kementerian Sosial.
Dalam pagu indikatif, menurut dia, program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE hanya bisa membiayai 10.000 KK. Padahal, target RPJMN membutuhkan 400.000 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Bahkan, dalam pagu indikatif tidak memasukkan anggaran untuk lansia dan penyandang disabilitas.
“Tidak ada satu pun rupiah, atau saya ulang, tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” ujar dia.
6 kelompok terdampak
Jika anggaran tambahan senilai Rp 22 triliun itu tak disetujui, Gus Ipul mengatakan, akan ada enam kelompok yang paling terdampak. Pertama, sebanyak 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin tidak mendapat bantuan langsung berkelanjutan.
“Nilai anggarannya sebesar 3,51 triliun yang belum tersedia,” ungkap dia.
Kedua, sebanyak 420.000 keluarga tidak mendapatkan bantuan sembako Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,1 triliun karena tidak ada anggarannya dalam pagu indikatif.
Ketiga, ada 270.000 anak yatim piatu yang tidak mendapatkan bantuan atensi rehabilitasi sosial dengan anggaran sebesar Rp 648 miliar.
Keempat, operasional Sekolah Rakyat akan terganggu karena kekurangan Rp 3,46 triliun. “Operasional SR di tahun 2027 kekurangan Rp 3,64 triliun, tentu ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” tutur dia. Kelima, akan ada 5.133 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan 390.000 keluarga penerima manfaat PPSE, yang tidak mendapatkan tali asih dan anggaran graduasi.
“70.510 penyandang disabilitas tidak mendapatkan atensi karena hanya bisa menjangkau 14.743 dari total kebutuhan Rp 261 miliar, karena tambahannya belum tersedia,” ujar dia.
Menurut Gus Ipul, usulan tambahan ini bukan angka di atas kertas, karena setiap rupiah mewakili satu warga negara yang harusnya dilindungi oleh negara.
“Kami tentu mohon dukungan Komisi 8 untuk mewujudkannya,” ujar dia.
