KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti keadaan pada 1997-1998.
“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang sedikit mengganggu nilai tukar, tapi itu seharusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan bank sentral,” ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah untuk pertama kalinya menembus Rp 18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.
Namun, Purbaya memastikan penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat kembali mendorong penguatan rupiah.
Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.
Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.
“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucap Menkeu.
“Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” ungkap dia.
Pelemahan Kurs tak Sesuai Fundamental Ekonomi
Purbaya menilai pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh persepsi atau sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia.
Menurut Purbaya, di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga. Hal itu terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.
“Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana semuanya economic activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
“Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuma kita lebih eratkan lagi,” katanya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp 1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.
