KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, serta Kejaksaan Agung (Kejagung), guna menekan kebocoran uang negara. KPK menilai arahan tersebut menjadi bentuk komitmen dan dukungan nyata pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya melihat pernyataan Presiden Prabowo sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam mendukung penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi.
“Sebenarnya kami melihatnya dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen ya ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6).
Menurutnya, dukungan itu telah dibuktikan oleh pemerintah dengan tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum.
“Dan ini juga sudah kita melihat semuanya, saya yakin bagaimana pernyataan beliau kemudian terbukti dengan dari beberapa hal. Kemudian juga tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, keseriusan, dan banyak hal yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Setyo menambahkan, KPK akan menindaklanjuti arahan presiden dengan melakukan pembahasan internal bersama seluruh deputi. Evaluasi itu mencakup kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, hingga dukungan operasional lainnya dalam rangka memperkuat kinerja lembaga antirasuah.
“Tentu kami akan menginventarisir kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa. Apakah dari sisi sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain. Atau mungkin dukungan-dukungan operasional yang lainnya. Nah ini tentu memerlukan pembahasan atau mungkin dukungan-dukungan operasional yang lainnya,” tegasnya.
“Pasti kan kami akan melibatkan seluruh Kedeputian bagaimana kita atau kami menyikapi arahan atau perintah Bapak Presiden yang sudah disampaikan pada tanggal 3 kemarin,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum, termasuk BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung, dalam upaya menutup celah kebocoran keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).
“Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi,” ucap Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat memanggil Ketua KPK Setyo Budiyanto dan menegaskan kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan lembaga antikorupsi.
“Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi,” pungkasnya.
