KNews.id – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), terutama dampaknya pada program hilirisasi nasional.
Bahlil menjelaskan, Danantara hadir untuk mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap pembiayaan perbankan luar negeri yang selama ini menyerap keuntungan ekonomi Indonesia.
“Begitu pemerintahan Pak Prabowo yang mimpin, itulah kehebatan Pak Prabowo. Langsung bapak presiden Pak Prabowo membuat Danantara untuk membiayai semua hilirisasi di bangsa kita agar nilai tambahnya semua ada di bangsa kita. Inilah hebatnya ini,” ujarnya dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, Sabtu (2/4/2026).
Keputusan pembentukan badan investasi tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut evaluasi nilai tambah yang justru mengalir ke negara lain. Dia menyebutkan, meskipun ekspor produk olahan meningkat, manfaatnya sering kali tidak terserap maksimal di dalam negeri karena faktor modal yang dikuasai lembaga keuangan internasional.
“Persoalannya di hilirisasi ini adalah pernah kita dapat kritik dari Pak JK (Jusuf Kalla) maupun almarhum Bang Faisal Basri. Pak JK waktu itu sampaikan hilirisasi oke tapi nilai tambahnya kan diterima di luar. Bang Faisal Basri juga (pernah) mengatakan begitu,” kata Bahlil.
Menurutnya, penyebab utama dari pelarian nilai tambah tersebut adalah karena tidak adanya perbankan nasional yang mampu membiayai proyek-proyek hilirisasi berskala besar. Kondisi itu memaksa para pelaku industri mencari pinjaman dari bank asing, yang pada akhirnya mewajibkan perusahaan mengembalikan pokok beserta bunga ke luar negeri.
“Setelah saya cek benar sebagian besar itu dirasakan oleh luar. Kenapa? Karena memang tidak ada perbankan nasional kita yang membiayai kredit hilirisasi. Semuanya bank-bank asing. Kalau itu bank-bank asing yang buat berarti kita harus mengembalikan pokok dan bunga,” paparnya.
Melalui pendanaan Danantara, pemerintah menargetkan struktur ekonomi Indonesia bertransformasi menjadi basis industri bernilai tambah tinggi. Bahlil menilai, hilirisasi tidak hanya mengolah bahan mentah, tetapi memberikan keadilan ekonomi bagi investor lokal maupun masyarakat di daerah penghasil komoditas.
“Hilirisasi ini harus betul-betul mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi bangsa kita. Dan beda antara negara yang membangun hilirisasi yang instrumennya industrialisasi dan negara yang cuma membangun industrialisasi,” tutupnya.
