KNews.id – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pembentukan tim investigasi untuk memeriksa fakta yang terjadi saat baku tembak TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kemburu, Puncak, Papua Tengah. Dalam sejumlah informasi yang beredar, peristiwa tersebut menyebabkan 12 warga sipil tertembak dan meninggal dunia.
“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” ujar anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin dikutip dari laman DPR, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, hingga saat ini, ada berbagai versi kabar tentang peristiwa baku tembak tersebut. Beberapa versi di antaranya berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat terutama bagaimana pemerintah menjamin keamanan di wilayah Papua Politikus PDIP tersebut menilai, pemerintah bisa membentuk tim investigasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur gabungan penegak hukum.
Sebelumnya, beredar kabar TNI melalui Satgas Habema melakukan operasi militer di beberapa kampung pada Distrik Kembu, pekan lalu (14/04/2026). Operasi yang menyasar KKB dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) berujung pada baku tembak panjang.
Peristiwa tersebut pun sudah terkonfirmasi memang menyebabkan korban jiwa, namun belum ada kepastian soal jumlahnya. Pada saat ini, tim gabungan masih berupaya menjangkau tiga kampung di perbatasanyaitu Kembru, Nilome, dan Pintu Angin.
Di sisi lain, terdapat informasi tentang keberadaan lima pasien yang menjalani perawatan intensif pasca baku tempat tersebut. Seorang dewasa, dan tiga anak berusia 6-7 tahun kabarnya perlu mendapatkan perawatan serius. Satu pasien lainnya harus dibawa ke Jayapura karena mengalami luka berat yang membutuhkan tenaga dokter spesialis.
Peristiwa tersebut pun mengakibatkan gelombang pengungsian warga dari Distrik Kembru dan Pogoma ke rumah kerabat di Distrik Sinak. Pemkab Puncak bahkan menetapkan status tanggap darurat 14 hari imbas peristiwa tersebut..
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” kata TB Hasanuddin.
Dia mengklaim akan mendorong Komisi I untuk segera meminta keterangan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Komisi I juga akan berkoordinasi dengan Kemenko Polkam, dan Komnas HAM agar proses penanganan kasus ini berjalan dengan transparan dan adil.
“Penanganan kasus ini dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. Sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar TB Hasanuddin.
Satgas Habema sendiri merupakan Komando Operasi Gabungan TNI yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, keamanan, dan pelayanan kemanusiaan di Papua. Satuan ini berfokus pada pendekatan humanis sekaligus penindakan terukur terhadap kelompok OPM, serta menyinergikan pola operasi TNI-Polri.
