KNews.id – Jakarta – Setelah negosiasi terkait senjata nuklir di Jenewa, Swiss, Jumat (27/2/2026) antara Iran dan Amerika Serikat mengalami kebuntuan, Amerika Serikat bersama Israel memantik peperangan.
Sabtu (28/2/2026) pagi, Israel meluncurkan serangan ke Ibu Kota Iran, Teheran. Serangan itu menyasar langsung kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Khamenei tewas dalam serangan tersebut, membuat Iran murka dan membalas dengan rudal balistik, menyasar semua fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk di Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Presiden AS, Donald Trump sendiri menyatakan serangan hari Sabtu yang menewaskan Khamenei adalah serangan yang hebat. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengumumkan kematian Khamenei yang telah memimpin Iran sejak 1989.
“Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, sudah mati,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa Khamenei “tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan kami yang sangat canggih dan, bekerja sama erat dengan Israel, tidak ada yang bisa ia lakukan, atau para pemimpin lain yang turut terbunuh bersamanya.”
Namun yang menjadi ironi, ucapan ini datang dari seorang Chairman, pemimpin tertinggi dari organisasi Dewan Perdamaian yang baru dibentuk, yakni Board of Peace.
Trump diketahui sebagai penggagas Board of Peace, lembaga perdamaian yang baru saja disahkan untuk mengemban mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya perdamaian di Gaza, Palestina.
Setelah serangan AS-Israel terhadap Iran tersebut, muncul desakan agar pemerintah Indonesia segera mengevaluasi pilihan bergabung dalam Board of Peace.
Runtuhnya legitimasi Board of Peace
Suara paling keras datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, MUI mengatakan bahwa “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya” setelah menjadi biang kerok perang melawan Iran.
“Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti yang kasat mata bahwa Trump baik sebagai presiden maupun chairman BoP bukanlah orang yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian,” kata Sudarnoto kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2026).
BoP kini tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan perdamaian dan hanya berkamuflase di balik cara-cara imperialis ala Trump. Atas dasar itu, MUI mendesak agar Presiden Prabowo Subianto memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia dalam keanggotaan BoP.
Alasannya, Indonesia wajib menciptakan perdamaian dunia seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Cara politik bebas aktif tidak bisa lagi menjadi alasan Indonesia menjadi anggota BoP. Langkah diplomatik taktis dan terukur justru dinilai lebih baik untuk memperjuangkan perdamaian dunia, termasuk terkait isu Palestina.
“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan civil society Indonesia insyaAllah akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah yang terhormat. Akan terbuka celah atau peluang bagi Indonesia untuk ciptakan perdamaian sejati,” katanya.
Jadi momentum meninjau kembali Board of Peace
Hal senada disampaikan oleh Associate Professor in Political Science & International Relations Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan, serangan Israel-AS terhadap Iran menjadi refleksi terhadap negara-negara Islam yang independen, salah satunya Indonesia dalam kepesertaan Board of Peace.
“Bagi negara-negara Islam yang relatif independen seperti Turki dan Indonesia, momentum ini menjadi ruang refleksi strategis untuk meninjau kembali kerja sama BoP terkait Gaza dan arsitektur diplomasi kawasan,” ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (1/3/2026).
Alasannya, serangan terhadap Iran mempertajam kontradiksi retorika stabilitas kawasan dan praktik militer AS-Israel. Hali ini, kata dia, menguji kredibilitas narasi perdamaian yang digembar-gemborkan oleh BoP. Terlebih saat ini, dunia seperti bergeming atas konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Seolah membeo oleh Negeri Paman Sam, dan ini akan berdampak buruk pada kondisi geopolitik secara global. Umam mengatakan, apa yang terjadi di Iran tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Venezuela. Trump telah merusak keseimbangan tata kelola keamanan internasional.
“Jika apa yang terjadi di Timur Tengah ini dianggap sebagai hal normal, dan dunia berdiam diri, maka langkah unilateral ini berpotensi besar menyasar ke belahan dunia lain, termasuk Greenland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya,” ucapnya.
BoP sebagai kerangkeng
Pandangan lebih ekstrem datang dari Pakar Timur Tengah sekaligus Guru Besar Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia, Yon Machmudi.
Pasca serangan Iran, ia melihat BoP bukan lagi sebagai organisasi yang menjunjung perdamaian, melainkan sebagai kerangkeng negara-negara Islam untuk melegitimasi tindakan Donald Trump.
“Ini kan seperti negara-negara dunia Islam termasuk Indonesia kan sudah dikonsolidasikan oleh Trump dan di situ ada Israel di dalamnya,” imbuhnya.
“Maka bisa diasumsikan Amerika dan Israel berani untuk melakukan serangan itu karena anggotanya bahwa tidak akan ada protes keras dari negara-negara anggota OKI terutama dari dunia Arab dan Indonesia yang sudah masuk BoP,” tambah Yon.
Yon mengatakan, negara Arab dan dunia Islam “seakan sudah dikunci di dalam kamar BoP,” sehingga tidak bisa secara bebas leluasa menyampaikan kecaman terhadap AS-Israel.
Padahal secara terang-terangan, AS-Israel melanggar hukum internasional dengan cara menyerang kedaulatan Iran. Dia juga mengkritisi sikap Indonesia yang tiba-tiba “lembek” dalam kasus serangan Iran vs AS-Israel ini.
Pemerintah Indonesia seperti tidak melihat inti masalah, yakni serangan terhadap kedaulatan Iran. Indonesia justru melipir menyalahkan negosiasi senjata nuklir yang gagal dilakukan di Jenewa.
“Maka tentu saat ini ya harus mulai dievaluasi sejauh mana efektivitas keberadaan Indonesia di BoP. Apakah akan ya benar-benar berorientasi ditujukan BoP itu endingnya untuk kemerdekaan Palestina atau malah sebaliknya diawali dengan menghancurkan ya menghentikan kelompok-kelompok perlawanan ya terutama negara Iran dan proxy-proxynya,” imbuh Yon.
